4.5 C
London
Sabtu, November 27, 2021

Aktivis Lingkungan Banten Ingatkan Pusat Soal Krisis Iklim

- Advertisement -spot_imgspot_img
- Advertisement -spot_imgspot_img

SERANG, gelumpai.id – Aktivis lingkungan di Provinsi Banten mengingatkan pemerintah pusat terkait bahaya krisis iklim yang dihadapi oleh dunia, khususnya Indonesia. Apalagi, Indonesia merupakan paru-paru dunia, yang berperan penting dalam penyelamatan dunia dari krisis iklim.

Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jakarta, Tubagus Soleh Ahmadi, mengatakan bahwa untuk melakukan pengendalian atas krisis iklim global, negara-negara di dunia menggelar Conference of Parties (CoP).

“Konferensi itu merupakan salah satu agenda terpenting setelah disepakatinya Perjanjian Paris oleh hampir 200 pemimpin dunia dalam gelaran COP21 pada 2015 lalu,” ujarnya saat menggelar aksi Keadilan Ekologi di Alun-alun Kota Serang, Sabtu (6/11).

Ia mengatakan, COP26 saat ini digelar di Glasgow, Skotlandia dan akan dilaksanakan selama dua pekan hingga 12 November mendatang. Sebagai Negara dengan sebutan Paru-paru dunia,  ia menuturkan bahwa Indonesia mengambil bagian penting pada konferensi tersebut.

“Kehadiran Presiden Jokowi dalam konferensi tersebut menjadi penting dan ditunggu-tunggu, karena publik menanti sebuah kebijakan strategis guna mencegah krisis iklim yang sudah didepan mata,” ungkapnya.

Selain itu, ia menuturkan bahwa COP26 menjadi begitu krusial karena saat ini telah memasuki dekade terakhir sebelum dunia ‘terlalu telat’ untuk diselamatkan dari dampak krisis iklim yang semakin buruk.

“Bencana alam masif, naiknya permukaan laut, dan punahnya flora fauna, bahkan manusia. Kesempatan ini sekaligus menjadi kesempatan kita untuk dapat membangun kembali ekonomi dunia yang lebih kuat dan adil,” tegasnya.

Koordinator Pena Masyarakat, Mad Haer, mengatakan bahwa sampai saat ini, Indonesia telah mengabaikan hasil kesepakatan Perjanjian Iklim Paris 2015. Sebab, sejak 2015 hingga saat ini, kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia terkesan abai terhadap permasalahan iklim.

“Hal ini dengan melihat tidak adanya peran pemerintah dalam melakukan upaya ataupun tindakan untuk menuju perubahan iklim yang lebih baik. Tentu ini menjadi bahan evaluasi terhadap pemerintah yang sampai ini hanya berdiam diri dan terus melakukan perusakan dan eksploitasi lingkungan yang pada akhirnya berdampak pada iklim,” ujarnya.

Ia menegaskan, iklim memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari, yang berarti jika iklim rusak maka akan adanya ketidakstabilan dalam berkehidupan. Sebab, perusakan iklim pula bisa berdampak dengan banyaknya bencana ekologi yang terjadi.

“Pemerintah memang sudah memiliki suatu kebijakan peraturan yang memadai mengenai upaya menanggulangi perubahan iklim yang termaktub di dalam UU No. 16 Tahun 2016 tentang pengesahan Parjanjian Iklim Paris mengenai perubahan iklim, dan juga ada peraturan pendukung yang menanggulangi permasalahan iklim,” ungkapnya.

Akan tetapi, meskipun Indonesia sudah berkomitmen untuk menurunkan emisi karbon sebesar 29 persen dengan usaha sendiri dan 41 persen dengan dukungan internasional pada tahun 2030, namun ia menilai justru pemerintah seolah lupa dengan peraturan yang sudah disahkan.

“Karena dalam upaya tindakan dan aksi yang dilakukan oleh pemerintah sangatlah lemah dalam menangani atau mitigasi iklim. Dibuktikan dengan tidak adanya keseriusan dalam penangan tersebut terlihat dalam APBN 2022 yang belum diarahkan untuk mendukung green economy dalam rangka mitigasi iklim,” jelasnya.

Mad Haer menuturkan bahwa jika merujuk pada Climate Watch, pada tahun 2017 Indonesia menempati urutan kelima secara global sebagai negara penyumbang emisi gas rumah kaca, salah satunya karena aktivitas PLTU Batu bara.

“Kita tahu bahwa emisi karbon merupakan salah satu penyumbang pencemaran udara yang berdampak buruk pada kesehatan manusia dan lingkungan. Emisi karbon dapat menyebabkan dampak besar seperti perubahan iklim yang tak menentu yang dapat mengakibatkan banjir, kelaparan, hingga ketidakstabilan ekonomi,” katanya.

Dengan memasukan agenda green recovery di dalam anggaran APBN, tentu hal itu akan diapresiasi oleh pemerhati lingkungan dan juga menjadi bukti ketegasan pemerintah dalam melaksanakan apa yang sudah di sepakati pada tahun 2015 silam.

“Dan lagi dengan keseriusan DPR dalam membuat regulasi dalam upaya pengawalan permasalahan ini, maka tentu ini menjadi suatu harapan yang harusnya segera terwujud. Karena lagi-lagi pemerintah menjadi aktor penting dalam penangan permasalahan ini,” tandasnya. (RED)

- Advertisement -spot_imgspot_img
Latest news
- Advertisement -spot_img
Related news
- Advertisement -spot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here