GELUMPAI.ID — Kejaksaan Agung (Kejagung) RI memberikan keterangan resmi setelah memeriksa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai saksi dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait tata kelola minyak mentah dan produk kilang milik PT Pertamina (Persero).
Pemeriksaan berlangsung hampir 9 jam, dimulai dari pukul 08.45 WIB hingga pukul 18.00 WIB pada Kamis (13/3/2025).
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harli Siregar, menjelaskan bahwa selama pemeriksaan, Ahok hanya diajukan pertanyaan-pertanyaan umum seputar perannya sebagai Komisaris Utama di PT Pertamina (Persero).
“Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh penyidik dalam pemeriksaan ini sesungguhnya masih bersifat pertanyaan yang umum, ya setidaknya ada 14 pertanyaan pokok yang diajukan kepada yang bersangkutan,” kata Harli.
Harli menambahkan bahwa pertanyaan tersebut lebih fokus pada tugas dan fungsi Ahok dalam pengawasan impor serta tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina.
Namun, selama pemeriksaan, Ahok tidak dapat memberikan dokumen pendukung yang diminta oleh penyidik terkait aktivitas di Subholding Pertamina.
“Menurut yang bersangkutan, kita masih harus melakukan katakanlah pengambilan data di Pertamina, di persero untuk selanjutnya nanti akan dipelajari lebih dalam oleh penyidik,” ujarnya.
Harli juga menjelaskan bahwa pihak Kejagung masih membutuhkan dokumen tambahan, seperti notulen rapat direksi atau komisaris terkait tata kelola minyak mentah dan produk kilang.
“Kami akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut pada sejumlah saksi jika dokumen yang dibutuhkan sudah diterima oleh pihak kami,” tambahnya.
Terkait kegiatan ekspor-impor minyak mentah dan produk kilang Pertamina, Harli menyebutkan bahwa Ahok mengetahui adanya ekspor minyak mentah pada saat yang bersamaan dengan impor produk kilang.
“Penyidik melihat bahwa yang bersangkutan sesungguhnya mengetahui bahwa ada ekspor terhadap minyak mentah kita pada saat yang sama juga dilakukan impor terhadap minyak mentah dan produk kilang,” jelasnya.
Harli menegaskan bahwa data yang diperoleh dari Ahok dan dokumen yang dibutuhkan sangat penting untuk melanjutkan penyidikan terhadap sembilan tersangka yang telah ditetapkan hingga saat ini. “Semua itu akan tentu diarahkan pada bagaimana dalam konteks pembuktian terhadap perbuatan tersangka,” terangnya.
