Panas Dingin Banten Ditinggal Industri

GELUMPAI.ID – Pemerintah dan masyarakat Banten rasanya saat ini tengah panas dingin. Bagaimana tidak, tiga raksasa industri berencana cabut dari Banten pada 2023 mendatang, yang disebut bisa menjadi malapetaka ekonomi.

Tiga perusahaan itu yakni PT Nikomas Gemilang di Kabupaten Serang, PT PWI di Kabupaten Serang dan PT KMK Global Sport di Kabupaten Tangerang.

Menurut Kepala Disnakertrans Provinsi Banten, Septo Kalnadi, tiga industri tersebut merupakan industri besar yang sangat padat karya.

Dari Nikomas saja, sebanyak 54 ribu tenaga kerja yang diserap oleh industri yang memproduksi sepatu branded tersebut.

Meski demikian, Nikomas masih cukup berbaik hati kepada Banten. Sebab, mereka masih tetap akan mengoperasikan pabrik mereka di Banten.

“Saya dapat informasi nikomas tetap operasi di sini, tapi sedikit sekitar 5-7 ribu itu,” terangnya kepada awak media.

Jika benar Nikomas akan hengkang dan hanya menyisakan 5 ribu lapangan kerja saja, maka setidaknya terdapat sebanyak 49 ribu karyawan yang akan dirumahkan.

Jika mengacu pada data angkatan kerja Provinsi Banten tahun 2021 (karena data terbaru belum rilis lagi), jumlah angkatan kerja di Provinsi Banten sebanyak 6.260.654 jiwa.

Sedangkan pada rilis terakhir Badan Pusat Statistik (BPS), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Banten per Agustus 2022 sebesar 8,09 persen.

Sehingga, jika mengacu pada data angkatan kerja tahun 2021, setidaknya terdapat sebanyak 506.486 warga Banten yang menganggur per Agustus 2022.

Jika Nikomas benar-benar hengkang, maka dapat diproyeksikan jumlah pengangguran di Provinsi Banten akan bertambah jadi sebanyak 555.486 jiwa, atau jika dipersentasekan menjadi 8,87 persen.

Persentase itu menggambarkan bahwa dengan hengkangnya satu industri saja, Banten terhantam cukup keras angkatan kerjanya, dan pengangguran meningkat 0,78 persen.

Septo mengatakan, persoalan upah menjadi faktor utama hengkangnya tiga industri tersebut. Mereka bedol pabrik ke Jawa Tengah, yang upahnya disebut lebih murah dibanding Banten.

“PT Nikomas ke Pekalongan, PT KMK ke Salatiga dan Temanggung, PT PWI 1 dan PWI 2 ke Pati,” tandas Septo.

Ketua Serikat Pemuda Mahasiswa Cendekia Banten, Misbah, menilai bahwa rencana cabutnya tiga raksasa industri tersebut perlu segera ditindaklanjuti oleh Pemprov Banten dan Pemkab Serang.

“Ini untuk bisa memecahkan masalah yang dapat memicu lonjakan Pengangguran di Banten nantinya,” ujarnya.

Misbah mengatakan, dengan hengkangnya industri besar yang bersifat padat karya dan menyerap banyak tenaga kerja itu, sudah pasti akan berdampak pada bertambahnya jumlah penganggur di Banten maupun Kabupaten Serang.

Ia mengatakan, gembar-gembor soal laju pertumbuhan ekonomi Banten yang membaik oleh Pj Gubernur Banten, hanya akan menjadi omong kosong saja jika pengangguran meningkat.

“Kalau masyarakatnya tidak punya pekerjaan, tidak punya penghasilan, maka sudah pasti daya belinya berkurang, perputaran ekonominya rendah, tingkat kebutuhan semakin meningkat, pekerjaan tidak ada, apakah itu baik?,” ucapnya.

Ia pun mengatakan bahwa jika tingkat pengangguran di Banten semakin melonjak, maka masalah baru akan bermunculan, seperti kemiskinan dan lainnya.

Misbah mengingatkan kepada pemerintah bahwa masyarakat baru saja mulai bangkit dari keterpurukan akibat pandemi Covid-19. Jangan sampai, cabutnya tiga industri ini menjadi badai ekonomi selanjutnya.

“Masyarakat Banten saat ini baru memulai semangat kembali pasca Covid-19, yang telah menjadi momok yang menakutkan terhadap sektor ekonomi dan tingkat kebutuhan masyarakat,” tegasnya.

Pemprov Banten pun menurutnya, harus mengambil langkah yang tepat dan cepat, untuk menyelesaikan persoalan yang saat ini tengah dihadapi.

Ia berharap, Pemprov Banten tidak mengeluarkan kebijakan, yang nantinya hanya sekadar pelipur lara sementara saja untuk masyarakat. Seperti janji pelatihan yang menurutnya belum tentu bisa mengakomodir semua.

“Sebanyak 5 kali banten mengalami lonjakan pengangguran paling banyak dari tahun 2018- 2022. Apakah dengan adanya pelatihan bisa terentaskan dengan mudah,” katanya.

Oleh karena itu, pemerintah harus bisa melakukan dialog dan memberikan solusi terbaik bagi kedua belah pihak, pekerja maupun pengusaha, sehingga malapetaka ekonomi tidak terjadi kembali di Banten.

“Pemerintah harus segera melakukan musyawarah perundingan dengan ketiga industri yang akan hengkang tersebut,” tandasnya.