Aliansi Geger Pendidikan Desak PJ Gubernur Banten Copot Kepala Dinas Pendidikan

GELUMPAI.ID – PJ Gubernur Banten dituntut untuk segera mencopot Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Banten, Tabrani, dari jabatannya.

Hal ini merupakan tuntutan dari massa aksi dari Aliansi Geger Pendidikan saat melakukan demonstrasi didepan Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Banten Pada Selasa 18 Juli 2023.

Tuntutan tersebut buntut dari penyelenggaraan seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Provinsi Banten dalam beberapa tahun terakhir.

Rifki Julian selaku korlap aksi, mengatakan bahwa dalam penyelenggaraan PPDB tahun ini, terdapat banyak temuan kecurangan, contohnya pada jalur masuk afirmasi, adanya temuan pemalsuan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dilakukan oleh oknum pejabata dan pengusaha.

Selanjutnya pada Jalur masuk zonasi, adanya kecurangan melalui manipulasi Kartu Keluarga (KK) serta ada temuan praktik ‘jual-beli kursi’ yang dilakukan oleh oknum sekolah.

Rifky menilai catatan tersebut merupakan sebuah kegagalan yang dilakukan Tabrani selaku Kepala Dindikbud Banten pada pelaksanaan PPDB. Ia pun menegaskan bahwa Tabrani harus segera dicopot dari jabatannya.

“Tuntutan yang kami bawa salah satunya copot Kadisdindik. Kenapa dicopot? Kita tahulah bahwasannya Kadisdindik ini tidak mumpuni dalam penyelesaian dalam kasus PPDB ini,” katanya.

Selanjutnya, ia juga menuntut kepada seluruh pejabat di lingkungan pemerintah Provinsi Banten agar tidak melakukan praktik “titip kursi” dalam pelaksanaan PPDB Tahun 2023.

“Menuntut seluruh anggota dewan, pejabat Pemprov agar tidak bermain dalam arti tidak saling menitipkan kursi, maupun juga rekomendasi,” lanjutnya.

PJ Gubernur Banten, Al Muktabar, ketika ditemui secara terpisah mengatakan bahwa Pencopotan Tabrani sebagi Kepala Dindikbud Banten harus melalui berbagai pertimbangan dulu.

Al pun mengaskan, Pemprov Banten akan melakukan pertimbangan terlebih dahulu melalui fakta-fakta di lapangan secara objektif, terkhusus dengan kekacauan yang terjadi dalam PPDB Tahun 2023 ini.

“Ya makanya semua itu berbasis fakta dan data seperti apa. Dan kita kumpulin data-data itu semua, laporan dari masyarakat, kemudian kita cek ke lapangan, saya juga turun melihat langsung. Jadi kita akan objektif melihat itu,” tandasnya.