Sebagian besar serangan menargetkan infrastruktur informasi kritikal nasional (IIKN) seperti sektor pemerintahan, energi, transportasi, dan keuangan.
“Bayangkan bila sistem perbankan diretas, atau jaringan listrik dan bandara lumpuh bersamaan. Dampaknya bisa mengguncang stabilitas ekonomi dan keamanan nasional. Karena itu, RUU KKS harus segera disahkan agar negara punya dasar hukum yang kuat melindungi infrastruktur strategis,” ujarnya.
Sebagai dosen pascasarjana di Universitas Pertahanan (Unhan), Universitas Jayabaya, dan Universitas Borobudur, Bamsoet menilai RUU KKS nantinya akan mengatur pembagian tanggung jawab antarinstansi, protokol keamanan, serta mekanisme penanganan insiden siber skala nasional.
Ia menilai koordinasi antara lembaga seperti BSSN, Kominfo, Polri, dan BIN masih berjalan parsial.
“BSSN sudah bekerja keras di bidang mitigasi teknis. Tapi tanpa dasar hukum yang mengikat, sistem pertahanan siber nasional belum punya kekuatan penuh. UU KKS akan jadi tulang punggung koordinasi nasional menghadapi ancaman siber,” tuturnya.
Ketua Dewan Pembina Perkumpulan Alumni Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran (PADIH-UNPAD) itu juga mencontohkan sejumlah negara yang telah lebih dulu membangun regulasi siber yang kuat.
“Amerika Serikat punya Cybersecurity and Infrastructure Security Agency Act, Uni Eropa menerapkan NIS2 Directive, sementara Singapura sudah punya Cybersecurity Act sejak 2018. Semua regulasi itu menjamin perlindungan infrastruktur kritikal dan memberi sanksi bagi penyelenggara yang lalai,” jelasnya.
Ia menegaskan Indonesia harus segera menyusul langkah-langkah tersebut.
Menurutnya, negara-negara maju memahami bahwa data dan jaringan adalah aset strategis masa depan.
“Indonesia tidak boleh tertinggal. Kita harus segera membangun sistem hukum siber yang adaptif agar mampu melindungi kepentingan nasional,” tandasnya.
