Dari sisi pengelolaan aset negara, Kepala Bidang Kepatuhan Internal, Hukum, dan Informasi Kanwil DJKN Banten, Muhammad Indra Kesuma, mencatat PNBP dari pengelolaan kekayaan negara mencapai Rp88,07 miliar atau 103,47 persen dari target, tumbuh 70,71 persen (yoy).
Realisasi terbesar berasal dari lelang sebesar Rp50,34 miliar, melampaui target tahunannya dan didominasi oleh KPKNL Tangerang I dan II.
Sementara PNBP dari piutang negara mencapai Rp163,95 juta, dan PNBP Barang Milik Negara (BMN) tercatat Rp37,57 miliar, dengan kontribusi terbesar dari Kementerian Perhubungan.
BMN di Provinsi Banten memiliki total nilai Rp87,92 triliun, setara 1,3 persen dari total nasional, dengan nilai terbesar berupa tanah sebesar Rp61,37 triliun.
Adapun underlying asset di Banten mencapai Rp28,17 triliun, didominasi oleh aset tanah sebesar 97,82 persen.
Indra menambahkan, hingga September 2025, DJKN menyalurkan hibah BMN senilai Rp122,39 miliar kepada pemerintah daerah di Banten untuk mendukung pembangunan rumah susun, fasilitas pendidikan, serta infrastruktur jalan dan irigasi.
“Pengelolaan aset negara di Banten menunjukkan tren positif dan berkontribusi besar terhadap penguatan layanan publik serta prioritas strategis nasional,” ujarnya.
