GELUMPAI.ID – Pusat Pengkajian Agraria dan Sumber Daya Alam (PPASDA), menilai persoalan sampah di Provinsi Banten tidak hanya disebabkan oleh lemahnya teknis pengelolaan, tetapi juga akibat tidak terintegrasinya kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah, serta paradigma pemerintah yang belum menempatkan sampah sebagai isu prioritas nasional.
Dalam dialog publik bertajuk “Pengelolaan Sampah: Integrasi Kebijakan, Pilihan Teknologi, Pembiayaan, Partnership, dan Risiko” yang digelar di Hotel Puri Kayana, Kota Serang, pada Sabtu 1 November 2025, Direktur Eksekutif PPASDA, Muhammad Irvan Mahmud Asia, menjelaskan bahwa forum tersebut bertujuan untuk menghimpun gagasan lintas sektor agar kebijakan pengelolaan sampah tidak hanya bersumber dari lingkaran birokrasi.
“Kami ingin mendapatkan informasi dan gagasan dari banyak pihak. Harapannya, regulasi yang nanti terbentuk mencerminkan pandangan yang beragam. Selama ini, gagasan seringkali hanya muncul dari pemerintah,” ujarnya.
Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), Provinsi Banten menghasilkan 8.126 ton sampah per hari, namun hanya 13,4 persen atau sekitar 1.092 ton yang berhasil terkelola dengan baik.
Sementara itu, 46,4 persen masih ditimbun di TPA dengan sistem open dumping, dan 40,2 persen lainnya dibuang langsung ke lingkungan.
Irvan menyebut salah satu penyebab utama kondisi ini adalah lemahnya koordinasi antarlevel pemerintahan.
“Antara pusat dan daerah tidak terintegrasi. Di Banten, antara pemprov dan pemkot atau pemkab berjalan sendiri-sendiri. Salah satu dampaknya, praktik open dumping masih terus terjadi,” ujarnya.
Selain lemahnya koordinasi, Irvan juga menyoroti minimnya alokasi anggaran untuk sektor persampahan karena isu ini dianggap tidak memiliki nilai politis.
“Banyak pemerintah daerah menganggap sampah bukan urusan penting karena tidak menghasilkan uang, tidak berdampak elektoral, dan tidak punya nilai politis. Akibatnya, anggarannya kecil dan penanganannya setengah hati,” ungkapnya.
