Selain faktor kebijakan, Irvan menilai rendahnya kesadaran masyarakat turut memperparah persoalan sampah.
“Masyarakat kita masih butuh edukasi. Banyak yang belum tahu dampak membuang sampah sembarangan, atau bagaimana memilah sampah organik dan nonorganik. Ini hal sederhana, tapi sulit dilakukan tanpa pembiasaan,” katanya.
Menurut Irvan, akar dari permasalahan tersebut ada pada cara pandang pemerintah terhadap isu lingkungan.
“Selama paradigma tidak berubah, kebijakan dan anggaran akan selalu kecil. Pejabat yang menangani pun belum tentu memahami persoalan. Akhirnya, program di lapangan tidak tepat sasaran,” ujarnya.
Sebagai langkah konkret, PPASDA berencana melakukan roadshow ke sejumlah daerah di Pulau Jawa, termasuk Surabaya, untuk mengumpulkan pandangan dan menyusun voice paper tentang kebijakan pengelolaan sampah.
“Hasilnya akan kami serahkan ke Satgas Penanganan Sampah, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Kementerian Dalam Negeri. Target kami, rekomendasi ini bisa menjadi masukan konkret bagi pemerintah daerah,” tuturnya.
Diakhir ia menegaskan bahwa solusi pengelolaan sampah tidak bisa hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga komitmen moral, konsistensi kebijakan, dan sinergi antarpihak.
“Kalau komunikasi antarpemerintah berjalan, masyarakat teredukasi, dan paradigma berubah, kita bisa bergerak ke arah yang lebih baik,” tandasnya.
