News

Bawaslu Kabupaten Bogor Evaluasi Pelaksanaan Pilkada 2024, Fokus pada Partisipasi Masyarakat yang Rendah

GELUMPAI.ID – Bawaslu Kabupaten Bogor mengadakan rapat koordinasi bersama para pemangku kepentingan untuk mengevaluasi pelaksanaan Pilkada 2024. Evaluasi ini dilakukan karena terdapat banyak aspek yang perlu diperbaiki dari pelaksanaan Pilkada sebelumnya.

Koordinator Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Bogor Burhanudin menyatakan bahwa pihaknya mulai melakukan evaluasi terkait kinerja pengawasan setelah menyelesaikan tahapan Pilkada 2024.

“Hari ini yang kita laksanakan itu adalah evaluasi tahapan pengawasan Pilkada 2024 bersama para stakeholder, tujuannya untuk mendapatkan input masukan kaitan dengan kerja-kerja yang selama tahapan ini kita lakukan,” ujar Burhanudin, dikutip dari Radar Bogor, pada Kamis (16/1/2025).

Menurut Burhanudin, selama rapat koordinasi berlangsung, banyak pihak dari para pemangku kepentingan yang memberikan masukan terkait proses pengawasan dalam pelaksanaan Pilkada.

“Mungkin yang tadi agak menarik juga termasuk, evaluasi itu berkaitan dengan partisipasi masyarakat yang rendah,” terangnya.

Bitcoin Terjun Bebas ke Bawah USD 80.000, Tertekan Kebijakan Tarif Impor Trump dan Kekhawatiran Ekonomi Global

Burhanudin mengungkapkan bahwa meskipun partisipasi dalam pemilu bukan menjadi tanggung jawab utama Bawaslu, ia mengakui bahwa pengawasan terhadap partisipasi masih lemah, terutama karena sedikitnya laporan yang diterima oleh Bawaslu.

“Hanya berapa kasus 6 kasus, jadi dari diskusi hari ini itu akan jadi bahan evaluasi secara kelembagaan karena kita juga punya tanggung jawab melaporkan hasil kerja-kerja pengawasan ini ke lembaga di atas kita,” tambahnya.

Burhanudin menambahkan bahwa hasil evaluasi dari rapat koordinasi ini akan disampaikan kepada Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Bawaslu RI, serta pihak-pihak terkait lainnya, termasuk pemerintah daerah.

“Jadi nanti bahan evaluasi yang kita lakukan akan muncul rekomendasi yang mungkin untuk internal Bawaslu atau juga untuk eksternal seperti KPU, pemerintah daerah, misal soal data pemerintah daerah,” pungkasnya.

Kasus Ladang Ganja di Bromo-Semeru Diisukan Tumbuh Gegara Kotoran Burung?

Berita Populer

01

Axel Pons Pembalap Moto2 yang Jadi Musafir Jalan Kaki ke India

02

Pilkada Absurditas

03

Kejati Banten Dituding Politisasi Kasus untuk Downgrade Airin

04

CCTV Ungkap Detik-Detik Tragis Liam Payne di Hotel

05

Net TV Resmi Ganti Nama Jadi MDTV dan Pimpinannya, Halim Lie Ditunjuk Jadi Direktur Utama