Negara tidak cukup hanya hadir dalam bentuk bantuan setelah bencana. Negara harus hadir dalam bentuk keberpihakan politik pada keselamatan ekologis rakyat sebelum bencana terjadi.
Melalui opini ini, saya mendesak: Audit total izin tambang, perkebunan, dan pembukaan lahan di daerah rawan bencana. Tidak boleh ada kompromi bagi perusahaan yang merusak.
Penegakan hukum ekologis tanpa pandang bulu. Pembalakan liar dan mafia tanah bukan hanya kejahatan lingkungan, tetapi kejahatan terhadap kemanusiaan. Reformasi tata ruang berbasis mitigasi bencana. Ruang hidup rakyat harus dilindungi, bukan diperdagangkan.
Pelibatan masyarakat dan perempuan dalam setiap pengambilan keputusan ekologis. Mereka adalah pihak yang paling terdampak dan paling memahami ritme alam.
Kita tidak sedang hidup di tengah bencana alam semata. Kita sedang hidup dalam bencana politik, di mana kekuasaan terlalu lama bersandar pada logika ekstraksi tanpa batas. Jika negara terus abai, maka setiap musim hujan akan menjadi ancaman, bukan berkah.
Untuk para korban di Sumatera, doa dan solidaritas kami tak putus. Namun solidaritas saja tidak cukup kita membutuhkan keberanian politik untuk mengubah arah. Dan keberanian itu harus dimulai dari negara.
