GELUMPAI.ID – Merespon isu jual beli jabatan yang ditulis salah satu portal berita, Walikota Serang, Budi Rustandi bantah keras adanya jual beli jabatan.
Ia menegaskan, dirinya tidak pernah terlibat dalam praktik jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Serang.
Budi memastikan, seluruh proses rotasi dan mutasi pegawai dijalankan sesuai aturan, serta berlandaskan integritas dan profesionalisme.
Menurutnya, tuduhan adanya praktik jual beli jabatan tidak berdasar dan justru merusak upaya pemerintahannya dalam membangun sistem birokrasi yang bersih.
Ia menegaskan bahwa Pemkot Serang sudah menjalankan program Serang Bebas Pungli, yang menjadi komitmen utama dalam menolak segala bentuk transaksi jabatan.
“Saya pastikan tidak ada jual beli jabatan di Pemkot Serang. Sejak awal saya menjabat, saya sudah berkomitmen menjaga integritas dan tidak akan bermain dalam hal seperti itu,” tegas Budi, pada Senin 3 November 2025.
Ia menjelaskan, setiap rotasi dan mutasi jabatan di Pemkot Serang dilakukan berdasarkan hasil evaluasi kinerja, kompetensi, serta kebutuhan organisasi.
Dengan begitu, Budi memastikan tidak ada proses yang didasari kepentingan pribadi atau transaksi uang.
“Jabatan itu amanah, bukan barang yang bisa diperjualbelikan. Saya selalu mengingatkan para pejabat agar tidak tergoda untuk melakukan praktik curang dalam proses pengisian jabatan,” ujarnya.
Budi menyampaikan, Pemkot Serang menerapkan prinsip meritokrasi dalam menentukan pejabat yang menduduki posisi strategis.
Setiap calon pejabat, kata dia, wajib melalui tahapan penilaian objektif dari Tim Penilai Kinerja yang diketuai oleh Pejabat yang Berwenang (Pyb), yakni Sekretaris Daerah.
“Saya ingin birokrasi di Kota Serang benar-benar bersih dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Kalau ada yang terbukti melakukan praktik jual beli jabatan, saya tidak akan segan mengambil tindakan tegas,” tegasnya.
Budi juga berharap masyarakat tidak mudah percaya terhadap isu atau tuduhan yang tidak memiliki dasar kuat.
Ia menilai, isu semacam ini hanya akan mengganggu konsentrasi pemerintah dalam menjalankan program pembangunan.
