GELUMPAI.ID – Kondisi Sungai Cibanten kembali memprihatinkan dengan banyaknya sampah rumah tangga hingga styrofoam memenuhi permukaan sungai dan menciptakan tumpukan besar di sejumlah titik.
Temuan itu muncul saat relawan gabungan menggelar aksi Bersih Sungai Cibanten Jilid III pada Sabtu, 15 November 2025.
Sebanyak sembilan perahu dengan 72 personel diterjunkan untuk melakukan arung sungai. Rute dimulai dari Jembatan Kidemang, Kecamatan Unyur, hingga Kampung Kenari, Kecamatan Kasemen, Kota Serang.
Berbagai alat pembersih manual digunakan untuk mengangkat sampah yang menumpuk di sepanjang aliran sungai.
Ketua Komunitas Peduli Sungai Banten, Lulu Jamaludin, mengatakan sedikitnya terdapat 11 titik dengan tumpukan sampah yang sangat tebal. Kondisi itu bahkan membuat perahu peserta tertahan.
“Ada beberapa lokasi yang sama sekali tidak bisa dilewati karena sampah menutup aliran sungai. Ini menunjukkan bahwa perilaku membuang sampah sembarangan masih terjadi,” ujarnya.
Menurut Lulu, jenis sampah terbanyak berasal dari aktivitas rumah tangga.
Ia mengimbau warga bantaran sungai, agar tidak menjadikan sungai sebagai lokasi pembuangan.
“Sungai Cibanten adalah sumber kehidupan. Banyak warga yang masih memanfaatkan sungai untuk mencuci pakaian sebagai tradisi turun-temurun. Kalau sungai kotor, kesehatan warga juga akan terdampak,” jelasnya.
Ia menuturkan bahwa sungai yang bersih tidak hanya menjaga kesehatan lingkungan, melainkan dapat menjadi ruang publik, sarana edukasi, hingga tempat latihan water rescue bagi komunitas dan relawan.
Lulu juga menilai Sungai Cibanten memiliki potensi wisata arung jeram dan river tubing di bagian hulu.
Pemanfaatan potensi tersebut diyakini mampu membuka peluang ekonomi baru, mulai dari jasa pemandu wisata, pelaku UMKM, hingga ekonomi kreatif.
“Sungai bukan hanya tempat air mengalir, tapi modal sosial dan ekonomi bagi masyarakat,” tandasnya.
Ketua pelaksana aksi, Didin Toharudin, menjelaskan kegiatan tersebut diikuti oleh sejumlah relawan lintas komunitas, mahasiswa pecinta alam, serta unsur pemerintah daerah.
