Ia menjelaskan, PATTIRO Banten menilai pemotongan tukin 5 persen dalam APBD Perubahan 2025 tidak akan berdampak signifikan.
“Pejabat kelas 16 tetap menerima Rp72,675 juta per bulan, masih jauh lebih tinggi dibanding provinsi lain,” katanya.
Menurut Bella, kebijakan yang tidak proporsional ini berpotensi mengurangi alokasi anggaran untuk sektor prioritas, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Menyikapi hal ini, PATTIRO Banten merekomendasikan langkah-langkah strategis yakni, moratorium kenaikan tunjangan hingga Indeks Reformasi Birokrasi mencapai minimal 75 dengan predikat A.
Kedua, Pemprov melakukan pemotongan signifikan 30–50 persen untuk dialihkan ke program prioritas, serta penerapan sistem link and match ketat antara tukin dan kinerja.
“Pemerintah Banten juga harus benchmarking dengan provinsi lain agar tunjangan proporsional dengan beban kerja. Selain itu pula harus adanya transparansi penggunaan anggaran tunjangan kinerja yang lebih jelas,” ucapnya.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten juga diminta agar lebih serius mengawasi pengeluaran uang negara untuk tukin di Banten.
“DPRD Banten harus memaksimalkan fungsi pengawasan agar kebijakan tukin ASN sesuai prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan proporsionalitas,” terang Bella.
Ia menegaskan, APBD Perubahan 2025 seharusnya dijadikan momentum reformasi sistem penggajian ASN di Banten.
“Kami berkomitmen untuk terus mengawal agar pengelolaan anggaran publik lebih transparan dan benar-benar untuk kesejahteraan 12,5 juta rakyat Banten,” tandasnya.
