GELUMPAI.ID — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menanggapi laporan ke Komnas HAM. Laporan itu terkait kebijakan mengirim siswa bermasalah ke barak militer.
Dedi menyebut laporan seharusnya datang dari orangtua siswa. Program pendidikan karakter di barak militer berdasarkan permintaan mereka.
“Kan logikanya yang melaporkan itu harusnya orangtua yang anaknya masuk pusat pelatihan bela negara,” ujar Dedi usai meninjau siswa di Purwakarta, Rabu (14/5/2025).
Orangtua menyerahkan anak karena kesulitan mendidik di rumah. Program ini menawarkan pendekatan pendidikan berkarakter.
Menurut laporan dari KOMPAS, kebijakan ini menuai pro dan kontra. DPR RI turut menyoroti program tersebut.
Dedi menanggapi kritik dengan santai. Ia menyebut kritik muncul karena perhatian besar terhadapnya.
“Ya, jadi gini, mereka itu saking sayang sama saya. Karena mereka sayang banget sama saya, saya enggak boleh salah gitu lho,” ungkapnya.
Ia mengibaratkan situasi seperti pelatih dan pemain sepak bola. Kritik berlebihan bisa menghambat tindakan.
“Jadi bagi saya kan lebih baik salah bertindak daripada tidak bertindak sama sekali,” tegas Dedi.
Soal perubahan perilaku siswa, Dedi enggan berkomentar banyak. Ia menyerahkan penilaian kepada pihak lain.
“Jangan kata saya, kata nanti aja psikolog bagaimana, kata gurunya bagaimana, kata orangtuanya,” katanya.
Program ini berlangsung di Resimen Artileri Medan 1 Sthira Yudha, Purwakarta. Siswa menjalani pelatihan bela negara dan disiplin.
Dedi menegaskan tidak ada pelanggaran dalam program ini. Ia mempertanyakan tuduhan yang dilayangkan.
“Apalagi ini enggak ada salahnya, salahnya apa coba?” tandasnya.
Kebijakan ini bertujuan membina siswa bermasalah. Pendekatan militer diharapkan membentuk karakter dan tanggung jawab.
Tanggapan masyarakat bervariasi. Sebagian mendukung, sementara lainnya mempertanyakan pendekatan militeristik.
