GELUMPAI.ID – Anggota DPRD Provinsi Banten fraksi PKS, Juheni M. Rois, menyambangi massa Ojol yang aksi tolak kenaikan harga BBM.
Juheni yang merupakan Ketua Fraksi PKS Banten ini menyampaikan bahwa pihaknya mendukung aksi tolak kenaikan harga BBM.
Ia bahkan ikut berorasi di atas mobil komando, yang dibawa oleh massa aksi ojol Banten. Di sana, ia menyampaikan orasi penolakan kenaikan harga BBM.
Ditemui usai menemui massa aksi, Juheni mengatakan bahwa pihaknya mendukung aksi tolak kenaikan harga BBM, yang dilakukan oleh ojol Banten.
“Kami yang berada saja berat, apalagi mereka,” ujar Juheni, Senin 12 September.
Juheni mengatakan, persoalan harga BBM memang menjadi kewenangan pemerintah pusat.
Sehingga, pihaknya hanya bisa menyampaikan kepada perwakilan partainya, yang ada di DPR RI.
“Perwakilan mereka (Ojol) juga berdialog dengan pimpinan kami. Jadi insyaAllah akan kami sampaikan kepada pimpinan, untuk disampaikan ke pusat,” tuturnya.
Seperti pada unjuk rasa penolakan Omnibus Law, pemerintah daerah didesak untuk mengeluarkan surat aspirasi kepada pemerintah pusat.
Begitu pula dengan aksi penolakan kenaikan harga BBM. Pemerintah daerah didesak untuk mengeluarkan surat aspirasi.
“Untuk surat, saya akan sampaikan kepada ketua dewan. Apakah akan mengeluarkan surat aspirasi, itu kan menjadi tugas beliau,” ucapnya.
PKS Kompak Tolak Kenaikan Harga BBM
Juheni menegaskan, seluruh pengurus, kader dan simpatisan PKS menolak kenaikan harga BBM, sebagaimana yang disuarakan oleh massa Ojol Banten.
“Kami dari pusat sampai daerah menyampaikan penolakan itu. Kami terus melakukan, supaya pemerintah pusat bisa terketuk hatinya,” terangnya.
Menurutnya, jika pemerintah pusat telah salah dalam memandang persoalan subsidi BBM. Pasalnya, yang dilihat hanyalah subsidi BBM belaka.
“Jangan berpikir apakah tepat sasaran atau tidak, tapi yang harus dipikirkan adalah apakah masyarakat mendapatkan haknya atas bahan pokok yang murah atau tidak,” tegasnya.
Ia pun menyampaikan bahwa seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali, berhak mendapatkan harga yang murah.
“Bagaimana caranya? Ya itu tugas pemerintah. Apakah efisiensi di tingkat manajemen, apakah efisiensi teknis produksi atau apapun. Pemerintah yang lain bisa, kenapa kita enggak,” tandasnya.
