Diskusi Soal Banjir Lebak, 78 Perusahaan Harus Tertib Aturan

GELUMPAI.ID – Badan Koordinasi Pembentukan Kabupaten Cilangkahan (Bakor PKC) mengadakan diskusi dengan tema ‘Mengurai Akar Masalah & Percepatan Penanggulangan Pasca Bencana Banjir di Lebak Selatan.

Pertambangan yang terjadi di Kabupaten Lebak, disebut menjadi faktor utama terjadinya banjir yang berkali-kali menghantam Lebak.

Ditambah lagi buruknya perencanaan pembangunan pemerintah, membuat permasalahan bencana banjir kian memburuk.

Hal itu terungkap dalam diskusi yang dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Pembentukan Kabupaten Cilangkahan (Bakor PKC), di salah satu kafe di Kota Serang, Selasa (25/10).

Dalam diskusi tersebut, hadir para pengurus Bakor PKC, perwakilan Pemprov Banten, perwakilan Pemkab Lebak dan perwakilan DPRD Provinsi Banten.

Anggota DPRD Provinsi Banten daerah pemilihan (Dapil) Lebak, Ade Hidayat, usai diskusi mengatakan bahwa terdapat sebanyak 78 perusahaan tambang yang perlu dilakukan pengawasan.

Sebab, pihaknya menemukan adanya perusahaan yang tidak melakukan konservasi, sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Sebanyak 78 perusahaan yang menurut saya harus tertib sesuai aturan perundang-undangan untuk beraktivitas, baik untuk tambang dan lainnya,” ujar Ade usai menjadi pembicara pada diskusi Bakor PKC.

Ia mengatakan, hal itu sangat penting untuk segera dilakukan oleh pemerintah. Pasalnya, aktivitas pertambangan yang dilakukan oleh mereka, membuat terjadinya pendangkalan di sungai-sungai, hingga mengakibatkan banjir di hilir sungai.

“Iya ada banyak perusahaan yang mengakibatkan pendangkalan (sungai) disebabkan lumpur aktivitas tambang atau galian C. Debit air besar ke hilir, aliran sungai menyempit, terjadi pendangkalan, akhirnya air meluap,” tuturnya.

Sebagai contoh, Ade membuka terkait aktivitas tambang di Cicarucub Kecamatan Cibeber, yang diduga menjadi faktor terjadinya banjir.

Ia mengatakan, akibat adanya pendangkalan terhadap sungai itu, akhirnya membuat sungai kecil itu tidak dapat menampung luapan air.

“Iya tidak bisa lepas dari tambang. Misalnya di Carucub, di lingkaran itu ada aktivitas tambang, gunung yang besar, lumpur turun ke aliran sungai kecil, enggak bisa menampung dari aktivitas tambang. Kemarin itu airnya keruh banget dan membawa lumpur,” jelasnya.

Ditambah menurutnya, selama ini tidak ada dukungan pemerintah dalam melakukan pemeliharaan terhadap sungai-sungai di Banten.

Ia menilai bahwa pemerintah terlalu fokus pada infrastruktur saja, dan lupa memperhatikan aliran sungai.

“Sekarang banyak jalan yang dibangun, dilakukan betonisasi. Tapi tidak ada untuk jaringan air. Kalaupun ada, airnya tidak tahu mengalir kemana. Perencanaannya yang harus lebih dimatangkan,” terangnya.

Untuk itu, politisi Gerindra ini mendorong pemerintah agar menyediakan alokasi anggaran untuk meminimalisir bencana.

“Rekomendasi saya salah satunya kita harus menghitung alokasi penanggulangan bencana. Alokasi anggaran meminimalisir terjadinya bencana,” ucapnya.