GELUMPAI.ID – Komisi X DPR mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera mengeluarkan peraturan presiden (perpres) yang mengatur pencairan tunjangan kinerja (tukin) dosen ASN. Desakan ini dianggap sangat penting agar tukin bisa dicairkan dengan jelas dan tepat sasaran, baik secara penuh ataupun dengan skema alternatif.
“Perpres menjadi kunci agar pencairan tukin dosen bisa berjalan lancar. Kami berharap perpres segera diterbitkan,” ujar Wakil Ketua Komisi X DPR, Lalu Hadrian Irfani, dalam keterangan resminya, Rabu (15/1).
Ternyata, pemerintah hanya menyetujui sebagian besar anggaran yang diajukan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendiktisaintek). Dari anggaran sebesar Rp10 triliun yang diminta, hanya Rp2,5 triliun yang disetujui.
“Dari informasi yang kami terima, hanya Rp2,5 triliun yang disetujui. Sisanya tidak diterima,” tambah Lalu Ari.
Lalu, usulan anggaran tersebut dibuat untuk menangani keluhan dosen ASN yang belum menerima tukin sejak 2020. Sementara, Sekjen Kemendiktisaintek, Togar M Simatupang, menyebut bahwa anggaran tambahan tukin sudah diajukan untuk tahun 2025.
Sebelumnya, protes terkait tidak dibayarnya tukin telah dilakukan oleh Aliansi Dosen ASN Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (ADAKSI). Para dosen mengirimkan karangan bunga sebagai bentuk kekecewaan karena belum ada kejelasan soal pencairan tukin yang sudah diatur sejak 2020.
“Tuntutan kami jelas: terbitkan Perpres untuk tukin dosen, pastikan dana tukin dianggarkan dalam APBN 2025, dan beri jadwal pasti pencairannya,” kata Koordinator Aksi ADAKSI, Anggun Gunawan, dalam keterangan tertulis.
Sumber: CNN INDONESIA
