DPRD Banten Kena Semprot Pelajar dan Mahasiswa Soal PPDB

GELUMPAI.ID – Aliansi Geger Pendidikan yang terdiri Pelajar Islam Indonesia (PII) bersama Federasi Mahasiswa Islam melakukan aksi demonstrasi di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten.

Aksi yang dilaksanakan pada Selasa 18 Juli 2023 ini, menuntut agar DPRD Banten melakukan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Provinsi Banten.

Selain itu, aksi ini meminta agar Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Banten, Tabrani, dicopot dari jabatannya karena dirasa banyaknya dugaan kecurangan dalam PPDB ini.

Ketua Pelajar Islam Indonesia Banten, Ichsanudin, mengatakan bahwa ia mempertanyakan fungsi pengawasan dari Komisi 5 DPRD Banten yang diberi tugas untuk mengawasi pelaksanaan PPDB, bahkan ada dugaan anggota dewan ikut “main” juga dalam pelaksanaan PPDB ini.

“PPDB ini kan ramai dugaan kecurangan, berarti fungsi pengawasan DPRD ini lemah. Kita mempertanyakan fungsi pengawasan dari Komisi 5 DPRD ini kemana? sebab bukan menjalankan tugas pengawasan, malah ada dugaan mereka bermain didalamnya,” ujarnya.

Maka dari itu pihaknya menuntut agar Komisi V DPRD Baten, agar segera melakukan langkah evaluasi,

“Makanya kita pertegas ke komisi V, bagaimana ini langkah evaluasi terhadap pelaksanaan PPDB ini,” ungkapnya.

Ichsan pun menuturkan, jika tuntutan pihaknya tidak dipenuhi dalam jangka waktu yang ditentukan, maka pihaknya akan segera melakukan aksi kembali dengan jumlah massa yang lebih besar.

“Jika tidak ada respon yang baik dari pihak DPRD atau pemerintah provinsi, kami tentunya akan turun kembali dengan jumlah massa yang lebih besar,” katanya.

Tuntutan mahasiswa ini diterima oleh Ketua Komisi IV DPRD Banten, Muhammad Nizar. Ia pun mengatakan akan segera menyampaikan hal ini kepada PJ Gubernur Banten, Al Muktabar.

“Hal-hal yang menjadi aspirasi teman-teman mahasiswa ini, akan kami sampaikan ke PJ Gubernur,” ujarnya.

Nizar pun mengungkapkan, bukan hanya terkait dengan kinerja Dinas Pendidikan tetapi pihaknya dan Pemprov Banten akan melakukan langkah evaluasi juga ke tiap-tiap sekolah.

“Tidak hanya tuntutan kepada dinas pendidikan, tapi kita juga akan evaluasi pemangku kebijakan di sekolah. Sebab, adanya dugaan kecurangan yang dilakukan para pemangku kebijakan di pihak sekolah juga,” tutupnya.