GELUMPAI.ID – Arus lalu lintas di jalur nasional Kramatwatu–Bojonegara dalam beberapa hari terakhir mendadak padat dipenuhi mobil truk tambang.
Lonjakan kendaraan ini disebut terjadi akibat penutupan sementara tambang di Parung Panjang, Bogor, oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, sehingga kawasan tambang di Bojonegara dan Puloampel kini menjadi alternatif utama.
Kebijakan penutupan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor: 144/HUB.01.01.01/PEREK tanggal 25 September 2025, yang diterbitkan setelah maraknya kecelakaan lalu lintas di kawasan Parung Panjang, termasuk kasus warga meninggal dunia akibat terlindas, tersenggol, hingga tertabrak truk tambang.
Pantauan di lapangan menunjukkan, ruas jalan dari gerbang tol Cilegon Timur hingga perbatasan Puloampel (Serang) – Merak (Cilegon) mengalami peningkatan lalu lintas yang signifikan.
Bahkan, antrean panjang terjadi hingga jalan masuk menuju lokasi tambang. Jalur yang biasanya lengang kini berubah menjadi lautan truk pengangkut material dari Jakarta dan Jawa Barat yang berbondong-bondong menuju Bojonegara dan Puloampel.
Fenomena kemacetan ini menuai keprihatinan banyak pihak, salah satunya dari aktivis Serang Barat, Ari Dailami.
“Kondisi ini sangat merugikan masyarakat. Waktu tempuh dari Bojonegara ke Serang atau Cilegon yang biasanya kurang dari satu jam, sekarang bisa lebih dari dua jam. Ini bukan hanya soal waktu, tapi juga kerugian materil akibat pemborosan bahan bakar. Belum lagi stres dan kelelahan yang dialami masyarakat setelah berkegiatan sepanjang hari,” keluh Ari.
Ia menambahkan bahwa dampak negatif tidak hanya dirasakan oleh masyarakat, tetapi juga dunia kerja.
“Aktivitas ekonomi terganggu, polusi udara dan suara meningkat drastis, dan risiko kecelakaan lalu lintas semakin tinggi. Jalanan yang rusak juga semakin parah akibat beban kendaraan yang melebihi kapasitas,” ujarnya.
Ketua Umum IKMBP Periode 2020–2022 itu juga menilai respon pemerintah, baik daerah maupun pusat, masih sangat lambat.
Meski kepolisian sudah berupaya membatasi jam operasional truk tambang, langkah itu dianggap belum cukup untuk mengatasi akar persoalan.
