“Kami mengapresiasi upaya kepolisian, tetapi ini hanyalah solusi sementara. Yang kami butuhkan adalah kebijakan komprehensif dari pemerintah daerah dan pusat. Perlu ada koordinasi antara Pemerintah Provinsi Banten dan Pusat untuk mencari solusi jangka panjang,” tegasnya.
Tak hanya itu, Ari juga menyoroti masalah administratif yang merugikan daerah.
“Kami melihat banyak sekali kendaraan produksi tambang, dump truck dan sejenisnya yang plat nomornya bukan dari wilayah hukum Banten (Plat A). Mereka mengeruk keuntungan di sini, tapi pajaknya masuk ke daerah lain. Ini tidak adil. Harus ada penertiban segera,” tambahnya.
Kemacetan yang makin parah kini bahkan mulai berdampak pada sektor industri.
Perwakilan Forum HRD Serang Barat, Abdul Muhit, mengaku kondisi lalu lintas di jalur Serdang–Bojonegara–Merak (SBM) telah mengganggu rantai pasok dan produktivitas pabrik.
“Jalan ini adalah urat nadi bagi kawasan industri di sini. Ketika akses jalan terhambat, pengiriman bahan baku ke pabrik dan distribusi barang jadi ke pelabuhan menjadi terlambat. Ini mengganggu jadwal produksi dan berpotensi menimbulkan kerugian besar bagi perusahaan,” tegas Muhit.
Selain soal produksi, Muhit juga menaruh perhatian terhadap kondisi para pekerja.
“Kami sangat prihatin dengan nasib ribuan karyawan yang setiap hari harus berjuang melewati kemacetan. Mereka bisa terjebak di jalan selama satu hingga dua jam, baik saat berangkat maupun pulang kerja. Tentu ini sangat menguras energi dan waktu, yang pada akhirnya berimbas langsung pada penurunan kinerja dan produktivitas mereka di perusahaan,” jelasnya.
Atas situasi genting ini, Forum HRD Serang Barat mendesak pemerintah pusat dan daerah agar segera turun tangan.
“Kami berharap para pemangku kebijakan, dalam hal ini Bupati Serang, Gubernur Banten, hingga Bapak Presiden, dapat melihat ini sebagai persoalan yang mendesak dan segera mengambil langkah konkret. Jangan sampai menunggu ada gejolak yang lebih besar dari masyarakat atau buruh terlebih dahulu baru bertindak. Ini menyangkut hajat hidup orang banyak dan stabilitas ekonomi daerah,” tutup Muhit.
