Fahmi juga menyoroti ketidaksesuaian standar jalan nasional Bojonegara–Puloampel dengan aturan yang berlaku.
Ia menyebut, statusnya memang jalan nasional, tapi kondisinya sangat tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan.
“Lebar jalan tidak memadai untuk menampung volume kendaraan besar seperti ini, dan kualitas infrastrukturnya jelas tidak dirancang untuk menahan beban tonase truk tambang secara terus-menerus,” jelasnya.
Menurut Fahmi, hal ini menunjukkan adanya inkonsistensi antara regulasi dan implementasi di lapangan.
“Pemerintah seolah menutup mata terhadap pelanggaran kapasitas jalan yang terjadi setiap hari. Seharusnya ada pengawasan dan penegakan hukum yang tegas terhadap truk-truk yang melebihi muatan,” terangnya.
Sebagai penutup, Fahmi memberikan ultimatum keras bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam melihat penderitaan masyarakat.
“Kami beri waktu satu pekan ke depan bagi pemerintah untuk menunjukkan upaya yang konkret dan serius. Apabila tidak ada tindakan nyata, maka jangan salahkan kami jika kami akan mengorganisir massa untuk aksi turun ke jalan,” tegasnya.
Peringatan dari mahasiswa ini menjadi puncak dari akumulasi kekecewaan berbagai pihak.
Pemerintah kini dihadapkan pada tekanan besar untuk segera mencari solusi komprehensif sebelum krisis kemacetan ini berkembang menjadi gejolak sosial yang lebih luas.
