Ameriza menilai langkah pembangunan yang lebih agresif harus ditempuh.
“Banten memiliki competitive advantage sebagai gerbang ekonomi Jawa-Sumatra dan hub wisata. Namun pemanfaatannya harus diiringi infrastruktur memadai dan keterlibatan masyarakat lokal,” ujarnya.
Stabilitas ekonomi daerah juga dinilai terjaga. Inflasi berada pada sasaran 2,5 kurang lebih 1 persen sementara TPID dan GNPIP memperkuat pengendalian pangan.
Sistem pembayaran digital terus meluas, dengan 3,2 juta pengguna QRIS dan nilai transaksi Rp68,8 triliun hingga September 2025, menempatkan Banten pada posisi kelima nasional untuk jumlah merchant QRIS.
BI memproyeksikan perekonomian Banten tetap tumbuh kuat di angka 4,70–5,50 persen pada 2025 dan meningkat menjadi 4,90–5,70 persen pada 2026.
Ameriza menekankan pentingnya sinergi kebijakan antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan BI.
“Dengan langkah bersama yang terarah, Banten Selatan dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang menopang kemajuan Banten ke depan,” tandasnya.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Banten, Budi Santoso, menegaskan bahwa meskipun pertumbuhan Banten berada di atas nasional, distribusinya belum merata.
“Pertumbuhan kita di atas rata-rata nasional triwulan 3 kemarin yaitu 5,29, nasional hanya 5,04. Tapi penyebarannya itu tidak merata, mungkin pertumbuhan itu hanya ada di Banten,” ujarnya.
Ia menekankan perlunya kolaborasi lintas sektor untuk mengatasi ketimpangan antardaerah.
“Mengatasi ketimpangan, ini perlu kolaborasi, sinergi dari seluruh staf ekonomi. Mulai dari pemerintah pusat, provinsi, perbankan, investasi, dan teman-teman media tentunya juga,” katanya.
Budi menyebut pemerintah pusat telah memprioritaskan percepatan pembangunan wilayah selatan melalui beberapa proyek strategis.
“Pusat sudah prioritas untuk Banten Selatan itu membangun jalan tol Serak Rani. Salah satunya itu, kemudian pemerintah lain, rangkas Tanah Abang, dan yang ketiga rencana reaktivasi kereta rangkas-Saketi-Labuan dan Saketi-Bayah,” jelasnya.
