Fakta-Fakta Darurat Militer Korea Selatan Picu Kisruh Hingga Menteri Mundur

GELUMPAI.ID – Status darurat militer yang diumumkan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol pada Selasa (3/12) menjadi pusat perhatian dunia. Kebijakan mengejutkan yang hanya berlangsung enam jam itu merupakan yang pertama kali terjadi dalam hampir 50 tahun sejak 1980. Peristiwa ini memunculkan serangkaian drama politik yang memanas di Negeri Ginseng.

Polisi Selidiki Presiden Yoon atas Dugaan Pemberontakan

Langkah mengejutkan lainnya datang dari Kepolisian Korea Selatan. Presiden Yoon kini diselidiki atas dugaan pemberontakan terkait penetapan status darurat militer. Kepala Badan Investigasi Nasional Korea Selatan, Woo Jong Soo, mengonfirmasi pada Kamis (5/12) bahwa kasus ini telah dilimpahkan untuk diselidiki lebih lanjut.

“Pemberontakan adalah kejahatan serius yang melampaui kekebalan presiden. Hukuman terberatnya adalah hukuman mati,” ungkap Woo, dilansir dari CNN Indonesia.

Ribuan Warga Turun ke Jalan Gelar Aksi Damai

Protes besar-besaran mewarnai sejumlah kota besar di Korea Selatan. Pada Rabu (4/12), sekitar 2.000 warga menggelar aksi damai dengan menyalakan lilin di Lapangan Gwanghwamun, Seoul. Aksi ini diinisiasi oleh berbagai kelompok, termasuk Federasi Serikat Buruh Korea Selatan dan Solidaritas Rakyat untuk Demokrasi Partisipatif.

Unjuk rasa serupa juga terjadi di Gwangju dengan 1.000 peserta, serta di Suncheon, Yeosu, dan beberapa kota di Provinsi Jeolla Selatan. Sementara itu, di Busan, aksi anti-Yoon direncanakan berlangsung hingga pekan depan.

Menteri Pertahanan Mundur, Yoon Dituntut Bertanggung Jawab

Menteri Pertahanan Korea Selatan, Kim Yong Hyun, mengajukan pengunduran diri setelah disorot sebagai sosok yang mengusulkan deklarasi darurat militer kepada Presiden Yoon. Dalam pernyataannya, Kim menyebut dirinya bertanggung jawab atas kekacauan yang terjadi akibat keputusan tersebut.

Dilansir dari Korea Herald, Kim sempat menggelar pertemuan dengan komandan utama militer untuk meningkatkan kewaspadaan sebelum darurat militer diumumkan. Kini, posisinya telah digantikan oleh Choi Byung Hyuk sebagai Menteri Pertahanan baru.

Partai Berkuasa Desak Yoon Keluar

Desakan juga datang dari partai pengusung Presiden Yoon, People Power Party. Ketua partai, Han Doong Hon, meminta Yoon mundur dari keanggotaan partai, menegaskan bahwa partai mereka tak mendukung tindakan inkonstitusional presiden.