GELUMPAI.ID – Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Banten mengusulkan pemotongan tunjangan kinerja (tukin) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten.
Usulan itu disampaikan oleh anggota Fraksi PAN, Dede Rohana Putra, saat rapat finalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Provinsi Banten pada Rabu, 3 September 2025.
“Pada rapat finalisasi APBD perubahan 2025 pada hari ini, saya Dede Rohana Putra dari Fraksi PAN meminta untuk efisiensi anggaran tunjangan kinerja di TAPD semuanya supaya dilakukan efisiensi secara proporsional minimal 10 persen maksimal 50 persen,” kata Dede pada Kamis, 4 September 2025, seperti dikutip dari BANPOS.
Menurutnya, langkah itu penting mengingat kondisi ekonomi global sedang tidak baik, daya beli masyarakat menurun, serta adanya protes masyarakat atas kinerja DPR dan pejabat daerah.
“Masyarakat perlu empati, kita harus membuktikan kebijakan anggaran kita benar-benar memihak pada kepentingan masyarakat, salah satunya dengan mengurangi biaya belanja pegawai diganti dengan belanja yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Dede menilai, tukin ASN di Banten perlu dipangkas karena jumlahnya sangat besar dan melebihi batas belanja pegawai yang seharusnya maksimal 30 persen.
“Karena angkanya cukup besar, sekitar Rp1 triliun lebih. Bahkan secara keseluruhan itu melebihi 30 persen dan ini juga sudah menjadi catatan dari pemerintah pusat,” ungkap alumni Master Politik Universitas Nasional itu.
Pria yang akrab disapa Dewan Viral ini mendorong efisiensi minimal 10 persen dalam APBD perubahan, agar fiskal daerah bisa digunakan untuk membiayai fasilitas pembangunan masyarakat.
Bahkan ia menegaskan, bila perlu di APBD murni ke depan, tukin ASN bisa dipangkas hingga 50 persen.
“Kalau tidak bisa kita akan dorong, kita akan kawal agar di APBD murni ke depan tukin bisa kita pangkas 50 persen. Kalau sampai 50 persen, bisa Rp500 miliar. Itu artinya Pemprov Banten punya fiskal untuk membangun masyarakat,” ujarnya.
