GELUMPAI.ID — Komisi II DPR mempertanyakan kesiapan pemerintah memindahkan ASN ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Ketua Komisi II Muhammad Rifqinizamy Karsayuda menyoroti ketimpangan antara jumlah ASN dan ketersediaan hunian.
“Hunian yang disiapkan baru 13 ribu, padahal jumlah ASN jauh lebih besar. Ini tidak realistis hanya mengandalkan APBN,” tegas Rifqi, Rabu (23/4/2025).
Mengutip laman TEMPO, politikus NasDem itu menyarankan melibatkan pihak ketiga dan memberikan subsidi terbatas.
Anggota Komisi II Giri Ramanda N. Kiemas menambahkan, infrastruktur pendukung masih belum memadai. “Pemindahan ibu kota minimal butuh fasilitas yang layak,” ujarnya.
Menteri PANRB Rini Widyantini mengaku belum mendapat arahan dari Presiden Prabowo. “Perpres tentang pemindahan ASN sampai hari ini belum ditandatangani,” jelas Rini dalam rapat dengan DPR.
Pemindahan yang rencananya Oktober 2024 tertunda akibat pergantian kabinet. Kementerian dan lembaga masih melakukan konsolidasi internal menyusul perubahan struktur organisasi.
Surat penundaan pemindahan ASN sudah dikirim ke berbagai kementerian dan lembaga pada Januari lalu. Rini menegaskan penataan organisasi menjadi prioritas utama saat ini.
DPR mendesak pemerintah segera menyusun strategi yang lebih matang. Termasuk menyiapkan skema insentif dan infrastruktur pendukung sebelum memindahkan ribuan ASN.
