GELUMPAI.ID – USAID Madani bersama dengan PATTIRO Banten dan Koalisi Masyarakat Sipil Banten (KMSB) menggelar workshop kolaboratif dalam rangka berbagi praktik baik dan juga menyusun kesesuaian program untuk mendukung pencapaian SDGs di Provinsi Banten pada Rabu, 1 Maret 2023.
Kegiatan dihadiri oleh OPD, DPRD, Organisasi Masyarakat Sipil, swasta dan perguruan tinggi se Banten dengan narasumber Komisi I dan Komisi V DPRD Banten, PPSW Pasoendan Digdaya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Banten dan Forum Personalia Provinsi Banten.
Dalam pemaparannya, Sekretaris Komisi V Provinsi Banten, Dede Rohana menyampaikan bahwa peran organisasi masyarakat sipil cukup strategis. Sebab itu, diharapkan kedepannya dapat lebih maksimal dalam melakukan kolaborasi.
“Saya sudah melihat bagaimana pemaparan capaian-capaian program dari masing-masing organisasi tadi. Tadi juga saya sudah mencatat apa saja yang bisa saya jadikan program kedepannya. Saya rasa Komisi V dapat mendorong adanya replikasi praktik baik tersebut,” ujarnya saat menjadi narasumber dalam workshop tersebut.
Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Banten, Jazuli Abdillah menyampaikan bahwa praktik baik yang dilakukan oleh mitra utama MADANI dapat didorong untuk direplikasi dan ditingkatkan.
“Namun, anggota dewan tidak bisa memaksakan aspirasi tersebut, karena ada OPD yang bertanggung jawab, tapi hal ini bisa didiskusikan dengan mitra komisi yang ada di DPRD,” jelas Jazuli.
Plt Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Banten, Virgojanti, menyampaikan, ada tujuh agenda pembangunan nasional serta tujuh agenda pembangunan desa yang dicanangkan dalam rangka mendukung SDGs Desa. Untuk menjalankan agenda tersebut, DPMD Banten menyiapkan enam strategi untuk mencapai SDGs Desa tersebut.
Ia mengapresiasi dengan adanya organisasi masyarakat sipil yang fokus dalam pemberdayaan desa, sebab hal ini dapat mendukung percepatan pencapaian SDGs maupun SDGs Desa, khususnya dalam menurunkan persentase desa tertinggal dan sangat tertinggal serta meningkatnya desa berkembang menjadi desa maju di Provinsi Banten.
“Pemerintah tidak dapat berdiri sendiri, mari berkolaborasi bersama sesuai dengan tupoksinya masing-masing,” ujar Virgojanti.
Sementara itu, Ketua Forum Personalia Provinsi Banten, Heliza Desiana, memaparkan bahwa selama ini dari segi industri dengan organisasi masyarakat sipil sering mengalami miskomunikasi, hal tersebut dikarenakan adanya kecenderungan perbedaan area dan juga belum adanya komunikasi yang intens.
“Padahal ada beberapa yang bisa dikomunikasikan untuk mencapai tujuan bersama, baik antara industri dengan oms, maupun dengan pemerintah,” jelasnya.
Sebab itu, ia berharap kegiatan yang seperti ini dapat berlanjut dan dilaksanakan kembali dalam rangka menjalin komunikasi yang lebih baik lagi.
“Kami fokus dalam mengurangi pengangguran di Provinsi Banten, jadi mari kita cari solusi bersamanya,” terangnya.
Sementara itu, Direktur PPSW Pasoendan Digdaya, Viva Septiani Ratu, menjelaskan, dalam perjalanan program USAID Madani dengan isu tematik Kesehatan Ibu dan Bayi Baru Lahir, pihaknya telah membuat beberapa inovasi yang dapat direplikas.
“Kami membuat pokja dan satgas untuk turut serta mengurangi AKI AKB. Adapun pendekatan yang dilakukan oleh pokja adalah memfasilitasi dalam diskusi dan pengembangan ekonomi,” terang Viva.
Senior Field Coordinator USAID Madani, Muslih Amin menyampaikan bahwa program USAID Madani ini telah dilaksanakan di empat daerah yaitu, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang dan Kabupaten Lebak.
“Dalam perjalanan program ini, kami rasa perlu untuk direplikasi praktik-praktik baik yang ada di masing-masing mitra utama, karena ini bisa menjadi solusi dari permasalahan yang ada di Banten,” terang Muslih.
Ia menjelaskan bahwa isu tematik di masing-masing daerah tersebut berbeda, seperti isu Kesehatan Ibu dan Bayi Baru Lahir fokus di Kabupaten Lebak dan Kabupaten Tangerang, sedangkan di Kota Tangerang, isu tematiknya adalah Pendidikan Inklusi dan di Kabupaten Serang adalah Tata Kelola Desa.
