GELUMPAI.ID – Proyek Geothermal Padarincang atau Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTPB) kembali terancam gagal dibangun.
Pasalnya proyek Geothermal Padarincang tersebut, kembali menuai banyak penolakan dari masyarakat sekitar.
Bahkan berdasarkan hasil pantau di lapangan, suasana sempat memanas, lantaran sejumlah warga Padarincang berusaha untuk menghalau alat bera yang berusaha untuk masuk ke area pembangunan Geothermal tersebut.
Di jalan akses utama menuju Gunung Prakasak, area pelaksanaan proyek, masyarakat berkumpul sembari melantunkan shalawat dan beristigosah.
Di belakang mereka, sejumlah banner terpasang untuk memblokade jalan masuk menuju Gunung Prakasak.
Berbagai kalimat bertemakan perlawanan terhadap rencana pembangunan Geothermal pun tertulis di atasnya.
Aksi blokade jalan dan salawat tersebut berlangsung bersamaan dengan hujan yang tengah turun. Aksi itu juga dikawal oleh puluhan personel TNI.
Tidak terlihat adanya gesekan fisik antara masyarkat dengan personel yang berjaga.
Direktur Eksekutif Pena Masyarakat, Mad Haer Efendi, mengatakan bahwa penolakan yang dilakukan oleh masyarakat Padarincang terhadap pembangunan Geothermal, lantaran dalam pelaksanaan pembangunan yang merupakan langkah transisi energi itu, hanya berfokus pada aspek teknologi saja.
“Gagasan mengenai transisi energi seringkali hanya berfokus pada aspek teknologi, tidak berfokus kepada aspek lainnya seperti aspek sosial, ekonomi, serta lingkungan,”
“Mereka hanya berfokus kepada bagaimana caranya untuk mendanai dan membangun infrastruktur energi terbarukan,” ujarnya pada Kamis, 17 November 2022.
Ia mengatakan bahwa agenda transisi energi yang direncanakan oleh pemerintah, khususnya di Padarincang, tidak memasukkan terkait biaya mitigasi risiko sosial dalam perhitungan pemangku kebijakan.
“Pengembangan transisi energi di Indonesia perlu dikawal oleh masyarakat agar tidak menimbulkan masalah baru,”
“Dalam praktiknya pengelolaan energi di Indonesia masih tidak demokratis, pengelolaan energi hari ini justru merugikan masyarakat lokal secara sepihak,” ucapnya.
Hal itulah menurutnya yang saat ini tengah dilawan oleh masyarakat Padarincang dalam hal pembangunan Geothermal.
Lebih lanjut ia pun mengatakan, pemerintah dan investor tidak pernah mau mendengarkan dan mengamini apa yang diinginkan oleh masyarakat.
“Dalam aktivitasnya hari ini, mereka selalu menggunakan aparat militer untuk memuluskan rencana pembangunannya,” tegasnya.
Pria yang akrab disapa Aeng ini mengatakan, masyarakat Padarincang berduyun-duyun turun ke jalan meski di tengah hujan lebat, untuk mempertahankan akses utama menuju Gunung Prakasak sehingga tidak ‘diobrak-abrik’ menggunakan alat berat.
“Blokade portal ini sebagai simbol perlawanan warga terhadap mega proyek Geothermal yang akan mengancam kehidupan dan ruang hidup warga Padarincang. Portal itu akan dibongkar oleh pihak perusahaan menggunakan excavator, yang dikawal aparat militer,” tuturnya.
Aeng mengatakan, memang sempat terjadi perdebatan antara masyarakat dengan personel TNI yang berjaga
Perdebatan itu kaitannya dengan klaim adanya pendapat ahli yang menyatakan PLTPB aman, dan apa yang dilakukan adalah untuk kepentingan negara.
“Ahli dan negara hanya merupakan justifikasi legalitas untuk mereka mengeruk keuntungan sebesar besarnya tanpa mempertimbangkan berbagai aspek masyarakat dan ekonomi abadi rakyat Padarincang, yang selama ini telah turun temurun menghidupi masyarakat Padarincang dari berkah dan kekayaan alam yang ada,” tuturnya.
Ia menuturkan, sebetulnya masyarakat Padarincang sudah sangat cukup untuk hidup makmur dan sejahtera dari alam yang telah disediakan oleh Tuhan.
“Tanpa industri dan tanpa ekstraksi, itulah harapan masyarakat Padarincang kepada pemerintah dan negara, beserta aparaturnya,” tandas Aeng.
Setelah beberapa lama bertahan di depan akses jalan utama menuju lokai proyek pembangunan, akhirnya masyarakat Padarincang pun membubarkan diri seiring dengan mundurnya TNNI yang mengamankan lokasi tersebut.***
