GELUMPAI.ID – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kota Serang turun ke jalan dengan menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kota Serang pada Senin, 1 September 2025.
Aksi ini menjadi buntut dari memanasnya suasana politik di Kota Serang. Massa aksi membawa spanduk besar bertuliskan “Menolak Bungkam, Rakyat Sengsara Pejabat Pestapora” sebagai bentuk protes.
Dalam rilis yang diterima redaksi, mahasiswa menyoroti tindakan represif aparat terhadap demonstrasi, serta dugaan ketidaktransparanan di tubuh legislatif dan aparat kepolisian.
Mereka menilai, sepanjang tahun 2025 marak pelanggaran hak rakyat yang justru semestinya dilindungi oleh konstitusi.
“Tahun 2025 ini merupakan tahun pelik , banyaknya serentetan peristiwa melukai hak rakyat yang sangat dilindungi oleh konstitusi,” bunyi tulisan dalam rilis tersebut.
Mahasiswa menuding aparat telah bertindak anti-rakyat, mulai dari penembakan gas air mata, pembubaran paksa aksi, hingga intimidasi terhadap jurnalis.
“Perilaku pemerintahan dan perangkat pendukung kekuasaan seperti polisi yang melanggar kode etik di mana seharusnya mereka sebagi penjamin dan pelindung terhadap hak rakyat malah membunuh, menembaki dan merenggut hak itu,” katanya.
Insiden aksi represif terakhir terjadi pada 30 Agustus, ketika aparat membubarkan demonstrasi mahasiswa di Serang.
Sebanyak 15 orang dilaporkan ditangkap tanpa prosedur hukum yang jelas, sementara beberapa jurnalis juga mengalami kekerasan.
“Banyak kekerasan yang dilakukan aparatur negara represif yaitu kepolisian kepada elemen masyarakat, bagaimana kekerasan yang dilakukan Brimob kepada wartawan dalam peliputan PT. Genesis Regeneration Smelting,” tulisnya lagi.
Situasi ini, menurut mereka, bertentangan dengan UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan pasal-pasal UUD 1945 yang menjamin kebebasan berpendapat.
Selain menyoroti aparat, GMNI juga mengkritisi kinerja DPRD Kota Serang yang dianggap tidak transparan dalam penggunaan anggaran.
Dewan dinilai lebih sibuk mengurus tunjangan serta kepentingan politik ketimbang menjalankan fungsi legislasi, budgeting, dan controlling.
