GELUMPAI.ID – Presiden Prabowo Subianto merombak susunan Kabinet Merah Putih pada Rabu (19/2/2025), bertepatan pada hari ke-122 pemerintahan Prabowo-Gibran yang dimulai pada 20 Oktober 2024.
Reshuffle pertama yang dilakukan Prabowo ini lebih cepat dibandingkan perombakan perdana kabinet yang dilakukan Presiden sebelumnya.
Prabowo hannya mencopot satu orang menteri yakni Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro dan beberapa Kepala Lembaga.
Dalam Kabinet Merah Putih yang dipimpin oleh Prabowo-Gibran, hanya terdapat 5 perempuan dari total 53 menteri, atau sekitar 9 persen. Padahal sudah lama aktivis perempuan memperjuangkan 30% suara perempuan dalam pemerintahan.
Ratu Nisya Yulianti, Aktivis Perempuan yang lahir ditanah ‘Jawara’ Banten sekaligus Wakil Bendahara Umum PB HMI Periode 2024-2026 turut menyikapi fenomena ini.
Kita tahu, Kabinet Merah Putih yang dibentuk Prabowo-Gibran kini berukuran ‘raksasa’, tapi minim perempuan. Beberapa menteri perempuan hanya menempati posisi ‘jatahnya perempuan.’
Dihari ke-122 dilakukan perombakan secara cepat namun tetap tidak memperlihatkan proporsional porsi dan ruang perempuan, hal ini tidak sejalan dengan pernyataan janji kampanye Prabowo. Saat itu, ia mengakui pentingnya kesetaraan gender di bidang politik. Dirinya juga menyatakan akan mendorong peran perempuan di pemerintahan jika terpilih sebagai presiden.
Kelima sosok Menteri perempuan yang kita ketahui antara lain Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan, Meutya Hafid sebagai Menteri Komunikasi dan Digital, Rini Widiyantini sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Widiyanti Putri sebagai Menteri Pariwisata, dan Arifatul Khoiri Fauzi sebagai Menteri Perlindungan Perempuan dan Anak. Artinya, jumlah perempuan hanya sekitar 9 persen dari total 48 menteri dan kepala badan dalam Kabinet Merah Putih.
Dengan demikian, minimnya ruang untuk perempuan di tataran pemerintahan dianggap bentuk pengabaian demokrasi. Ratu menyatakan pesimis dengan Kabinet Merah Putih ini, karena sebagian besar hanya bagi-bagi kue, tapi tidak lagi bicara soal siapa yang duduk. Juga tidak bicara siapa yang tepat untuk duduk di sana. Masyarakat sipil tak pernah diajak untuk merumuskan kebijakan untuk posisi ini.
