GELUMPAI.ID – Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, mengklaim ada banyak pakar hukum yang siap membantunya dalam proses praperadilan terkait kasus dugaan korupsi yang menjerat dirinya. Hasto menyatakan, para ahli tersebut telah mengonfirmasi dukungan mereka dalam memperjuangkan hak-haknya.
“Banyak pakar yang siap membantu saya dalam memperjuangkan keadilan,” ujar Hasto dengan yakin kepada wartawan di Masjid At-Taufiq, Jumat, 17 Januari 2025.
Meskipun menghadapi tuduhan, Hasto menegaskan akan tetap menghormati segala proses hukum yang berjalan. Ia juga menyatakan siap menjalani setiap tahap pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Ketika saya diundang (KPK), saya datang. Saya jawab dengan jujur,” tambahnya.
Hasto juga mengungkapkan bahwa dirinya diajarkan untuk selalu menjunjung tinggi supremasi hukum. Oleh karena itu, ia memastikan akan kooperatif sepanjang proses hukum yang tengah berlangsung. “Kami kooperatif. Kami sebagai partai politik yang menjunjung tinggi supremasi hukum,” ungkapnya.
Selain itu, Hasto menjelaskan bahwa hak untuk mengajukan praperadilan adalah bagian dari hak setiap warga negara. Hal ini untuk menguji sah tidaknya penetapan tersangka, serta prosedur penggeledahan dan penyitaan, menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Sidang perdana praperadilan Hasto dijadwalkan pada Selasa, 21 Januari 2025, dengan agenda pemanggilan pihak terkait, demikian disampaikan oleh Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Djuyamto.
“Sidang pertama dengan agenda pemanggilan sudah ditetapkan pada 21 Januari 2025,” kata Djuyamto, Jumat, 10 Januari 2025.
Praperadilan ini diajukan oleh Hasto pada 10 Januari 2025, dan tercatat dengan nomor perkara 5/Pid.Pra/2025/PN.Jkt.Sel. Sebelumnya, Ketua DPP PDIP, Ronny Talapessy, mengungkapkan bahwa mereka mempermasalahkan soal dramatisasi yang dilakukan oleh KPK.
Sumber: TEMPO
