GELUMPAI.ID – Hilirisasi tembaga dan bauksit, meski menjanjikan keuntungan besar, harus dijalankan dengan transparansi dan tata kelola yang ketat. Bhima Yudhistira Adhinegara, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), menegaskan pentingnya menjaga kualitas lingkungan dalam proses ini. “Hilirisasi harus memiliki tata kelola yang ketat, transparan, serta tidak mengabaikan dampak lingkungan,” ujarnya dalam keterangan pers, Rabu (15/1/2025).
Proses pengolahan mineral, termasuk tembaga dan bauksit, dapat menghasilkan emisi besar dan limbah. Menurut Bhima, kerugian biaya terkait pencemaran lingkungan tergantung banyak faktor, seperti lokasi dan skala operasi tambang. Salah satu contohnya, emisi dari PT Smelting Gresik yang memerlukan listrik hingga 170 MVA, menghasilkan sekitar 1.156 ton karbon dioksida per tahun jika menggunakan pembangkit listrik berbahan bakar batu bara.
Lebih jauh lagi, Bhima mencatat bahwa Indonesia menjadi negara dengan penambahan PLTU tercepat di kawasan industri. Di 2024, ada sekitar 132 unit PLTU captive dengan kapasitas 15,2 GW. Ironisnya, PLN belum memiliki rencana serius untuk menyediakan energi terbarukan bagi sektor hilirisasi ini. “Dengan pasokan energi bersih dari PLN, pelaku usaha tidak perlu lagi membangun pembangkit sendiri,” jelasnya.
Di tengah masalah energi, Bhima juga mendorong pemerintah untuk memanfaatkan peluang dalam sektor mineral rendah karbon, yang dapat meningkatkan nilai ekspor tembaga dan bauksit Indonesia, terutama di pasar Uni Eropa, Jepang, dan Amerika Serikat. “Harga aluminium rendah karbon bahkan lebih mahal daripada logam biasa di bursa seperti London Metal Exchange (LME),” katanya.
Hilirisasi sektor pertambangan memberi dampak signifikan terhadap ekonomi, terutama melalui peningkatan pendapatan negara. Nilai ekspor nikel dan tembaga Indonesia melonjak tajam sejak 2020. Pada 2023, ekspor produk olahan tambang Indonesia mencetak angka lebih dari Rp 600 triliun, jauh melampaui Rp 20 triliun sebelum 2020.
