Honduras Ultimatum ke AS: Ancaman Serius atau Taktik Negosiasi?

GELUMPAI.ID – Honduras mengancam akan mengusir pasukan Amerika Serikat sebagai tanggapan atas rencana Presiden AS terpilih, Donald Trump, untuk melakukan deportasi massal terhadap para pencari suaka dan pengungsi dari Amerika Tengah. Rencana Trump ini berpotensi memengaruhi ratusan ribu orang asal Honduras, yang menjadi tuan rumah bagi pangkalan militer AS.

Apa yang Dikatakan Honduras tentang Pasukan AS?

Dalam pesan Tahun Baru-nya, Presiden Honduras Xiomara Castro mengancam untuk meninjau kembali kerja sama militer negara itu dengan AS jika Trump melanjutkan rencana deportasi massal imigran ilegal. Castro menegaskan bahwa fasilitas militer AS di Honduras, terutama Pangkalan Udara Soto Cano, akan “kehilangan alasan untuk ada” jika deportasi tersebut terjadi. Namun, dia juga menggunakan kesempatan ini untuk mengkritik kehadiran militer AS yang telah lama berlangsung di tanah Honduras.

“Menghadapi sikap bermusuhan berupa pengusiran massal saudara-saudara kita, kita harus mempertimbangkan perubahan dalam kebijakan kerja sama dengan Amerika Serikat, terutama di bidang militer, di mana selama puluhan tahun mereka mempertahankan pangkalan militer di wilayah kita tanpa membayar sepeser pun,” ujarnya dalam pernyataan yang disiarkan di televisi nasional.

Seberapa Penting Pangkalan Militer AS di Honduras?

Kehadiran militer AS di Honduras, yang berfokus pada Pangkalan Udara Soto Cano, merupakan bagian dari operasi yang lebih luas di Amerika Tengah yang mencakup pangkalan-pangkalan kecil di El Salvador. Pangkalan ini, yang mulai beroperasi pada 1980-an untuk melawan ancaman komunis yang dipersepsikan di kawasan, menjadi rumah bagi lebih dari 1.000 personel militer dan sipil AS.

Soto Cano berfungsi sebagai titik peluncuran penting untuk penyebaran cepat pasukan AS di kawasan tersebut, termasuk untuk memberikan bantuan bencana dan operasi penanggulangan narkoba. Lokasinya yang strategis dekat koridor perdagangan narkoba di Amerika Tengah dan Selatan menjadikannya pangkalan penting untuk pengawasan dan intersepsi.

Namun, beberapa ahli mengkritik alasan kehadiran militer AS di Soto Cano, terutama setelah Washington mendukung pemerintahan Juan Orlando Hernandez, yang akhirnya diekstradisi ke AS pada 2022 atas kejahatan narkoba dan pencucian uang.