GELUMPAI.ID – Pemerintah Hungaria resmi memutuskan untuk keluar dari Mahkamah Pidana Internasional (ICC), Kamis (3/4). Keputusan ini diambil tak lama setelah Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, yang tengah menghadapi surat perintah penangkapan dari ICC, tiba di Budapest untuk kunjungan kenegaraan.
PM sayap kanan Hungaria, Viktor Orban, mengundang Netanyahu ke Budapest sejak November tahun lalu, hanya sehari setelah ICC mengeluarkan surat perintah tersebut. Netanyahu diduga terlibat dalam kejahatan perang di Gaza, wilayah yang menjadi medan pertempuran sengit antara Israel dan Hamas.
Israel menolak tuduhan itu, menyebutnya bermuatan politis dan antisemitisme. Menurut Israel, ICC telah kehilangan legitimasinya dengan mengeluarkan perintah penangkapan terhadap pemimpin negara demokratis yang tengah membela diri.
Sebagai anggota ICC sejak 1999, Hungaria seharusnya menangkap dan menyerahkan siapa pun yang dikenai surat perintah dari pengadilan. Namun, Orban menegaskan bahwa negaranya tidak akan tunduk pada keputusan ICC yang disebutnya sebagai tindakan “sangat keterlaluan, sinis, dan tidak dapat diterima.”
Hungaria memang telah meratifikasi Statuta Roma ICC pada 2001, tetapi aturan itu tidak pernah dimasukkan ke dalam hukum nasional mereka. Hal ini membuat keputusan ICC tak memiliki dasar hukum yang bisa diterapkan di Hungaria.
Juru bicara pemerintah, Gergely Gulyas, mengonfirmasi bahwa proses resmi untuk keluar dari ICC akan dimulai segera. “Kami akan meluncurkan proses penarikan diri hari ini,” ujarnya kepada kantor berita MTI.
Keputusan ini juga sejalan dengan langkah AS, di mana Presiden Donald Trump sempat menjatuhkan sanksi terhadap jaksa ICC, Karim Khan, awal tahun ini. Orban pun sempat mengisyaratkan niatnya keluar dari ICC sejak Februari lalu.
“Sudah waktunya bagi Hungaria untuk meninjau kembali keanggotaan di organisasi internasional yang berada di bawah sanksi AS,” tulis Orban di platform X.
Dengan dominasi partai Fidesz di parlemen, diperkirakan keputusan keluar dari ICC akan dengan mudah disahkan.