Pertama, pelaksanaan program di beberapa daerah belum dirasakan secara merata.
Di sejumlah wilayah pedesaan dan perbatasan, masyarakat masih mengeluhkan keterlambatan pembangunan infrastruktur serta belum optimalnya distribusi layanan kesehatan dan pendidikan.
“Karena itu, ICMI menilai perlu adanya percepatan pelaksanaan serta peningkatan koordinasi antar-dinas dan antar-pemerintah kabupaten/kota di Banten agar program-program Pemprov lebih berdampak nyata,” tuturnya.
Kedua, program Sekolah Gratis perlu dievaluasi secara berkelanjutan dari sisi kualitas dan kuantitas.
Meskipun bantuan biaya per siswa membantu meringankan beban keluarga, jumlahnya masih relatif kecil dibanding kebutuhan riil di lapangan.
“Selain itu, Pemprov juga diharapkan terus meningkatkan fasilitas dan kualitas tenaga pengajar baik di sekolah negeri, swasta, maupun pesantren,” terangnya.
Selanjutnya, ICMI menyoroti pentingnya transparansi dan pengawasan publik.
Walaupun capaian fiskal dan opini WTP menunjukkan kemajuan administrasi, indikator keberhasilan setiap program perlu dipublikasikan secara terperinci.
“Pemerintah diminta membuka laporan capaian per triwulan di kanal informasi publik milik Pemprov agar masyarakat dapat ikut memantau efektivitas serta dampak sosial-ekonomi dari program yang dijalankan.” kata Rohman.
Terakhir, terkait reformasi birokrasi di bawah program Banten Melayani, ICMI menilai perubahan budaya kerja aparatur menjadi kebutuhan mendesak.
Ditemukan bahwa beberapa layanan publik di kabupaten/kota masih lamban dan belum responsif terhadap keluhan masyarakat.
“Karena itu, transformasi digital, pelatihan aparatur, dan pengawasan berbasis merit system perlu dipercepat untuk mewujudkan birokrasi yang profesional dan bebas dari praktik korupsi,” ujarnya.
ICMI Orwil Banten menilai delapan program Andra–Dimyati sebagai kerangka pembangunan visioner yang relevan dengan kebutuhan masyarakat Banten masa kini.
“ICMI juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung visi besar Gubernur, yakni mewujudkan Banten yang maju, adil, merata, serta bebas korupsi demi pemerataan dan kesejahteraan masyarakat Banten,” tandasnya.
