GELUMPAI.ID — Laporan baru mengungkap perusahaan Inggris terus mengekspor senjata ke Israel meski pemerintah mengumumkan suspensi pada September 2024. Laporan ini menuduh parlemen Inggris sengaja “disalahkan”.
Laporan oleh Palestinian Youth Movement, Progressive International, dan Workers for a Free Palestine dirilis pada Rabu. Mereka menemukan 8.630 munisi dikirim ke Israel sejak suspensi diberlakukan.
Semua munisi termasuk dalam kategori bom, granat, torpedo, ranjau, dan misil. Laporan menyebut ekspor komponen jet tempur F-35 masih berlangsung.
Menteri Luar Negeri David Lammy mengumumkan suspensi 29 dari 350 lisensi ekspor senjata pada September. Ia menyebut ada “risiko jelas” lisensi itu digunakan untuk melanggar hukum kemanusiaan internasional.
Lammy mengatakan lisensi yang tersisa mencakup barang seperti kacamata dan helm untuk sekutu Inggris. Namun, laporan menyebut pernyataan ini menyesatkan.
Mengutip laman Al-Jazeera, laporan menggunakan data dari Otoritas Pajak Israel. Data ini menunjukkan Lammy telah “menyesatkan” parlemen dan publik.
Mantan Kanselir Bayangan Partai Buruh John McDonnell menuntut penjelasan pemerintah. “Jika parlemen disesatkan oleh Menteri Luar Negeri, ini soal pengunduran diri dan potensi tuduhan keterlibatan dalam kejahatan perang,” katanya.
Mantan pemimpin Partai Buruh Jeremy Corbyn mempertanyakan mengapa pemerintah menolak penyelidikan publik. “Kapan pemerintah Inggris jujur soal kerja sama militer dengan Israel?” ujarnya.
Corbyn menegaskan publik berhak tahu skala keterlibatan Inggris dalam kejahatan kemanusiaan. “Kami tak akan berhenti sampai kebenaran terungkap,” tegasnya.
Kementerian Luar Negeri Inggris menyatakan telah menangguhkan lisensi yang berisiko melanggar hukum kemanusiaan di Gaza. Mereka menyebut sebagian besar lisensi tersisa bukan untuk militer Israel, melainkan untuk tujuan sipil atau ekspor ulang.
Pengecualian hanya diberikan untuk program F-35 karena peran strategisnya dalam NATO. “Saran bahwa Inggris melisensikan senjata lain untuk perang di Gaza adalah menyesatkan,” kata kementerian itu.
