GELUMPAI.ID – Pemerintahan Donald Trump tengah mempertimbangkan kelangsungan operasi TikTok di Amerika Serikat (AS). Keputusan mengenai apakah TikTok akan tetap beroperasi atau tidak dijadwalkan akan diumumkan setelah Lebaran, tepatnya pada 5 April 2025.
Rencana tersebut mencakup pemisahan entitas TikTok yang khusus beroperasi di AS, serta pengurangan kepemilikan China dalam bisnis tersebut hingga di bawah 20 persen.
Diskusi mengenai rencana ini dipimpin oleh Susquehanna International Group milik Jeff Yass dan General Atlantic milik Bill Ford, yang memiliki perwakilan di dewan direksi ByteDance, bersama dengan pihak Gedung Putih.
Keberadaan TikTok yang digunakan hampir oleh separuh penduduk AS kini berada dalam ketidakpastian setelah disahkannya undang-undang pada 19 Januari 2025, yang mengharuskan ByteDance untuk melakukan divestasi terhadap TikTok.
Undang-undang ini disahkan pada masa pemerintahan Joe Biden, yang mengarah pada kekhawatiran AS tentang kemungkinan ByteDance, yang berbasis di China, menyerahkan data pengguna AS kepada pemerintah Xi Jinping.
Trump kemudian mengeluarkan perintah eksekutif untuk menunda penerapan hukum terkait TikTok pada 19 Januari 2025, tepat sebelum pelantikannya pada 20 Januari 2025.
Awalnya, Trump mengusulkan agar kepemilikan China atas TikTok di AS dibatasi hingga 50%, sementara sisanya dimiliki oleh investor AS. Namun, diskusi mengenai hal ini masih terus berlanjut hingga saat ini.
Menurut laporan hukum TikTok tahun lalu, investor global memiliki sekitar 58% saham ByteDance, sementara pendiri perusahaan, Zhang Yiming, yang berbasis di Singapura, memiliki 21% saham, dan karyawan di berbagai negara, termasuk 7.000 orang di AS, memegang 21% saham sisanya.
