GELUMPAI.ID — Kebijakan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dalam perang di Gaza memicu perpecahan di Israel. Pilihan antara membebaskan sandera atau melanjutkan perang menuai kritik tajam.
Pemerintah Israel fokus pada kemenangan total melawan Hamas. Namun, langkah ini dinilai mengabaikan nasib sandera di Gaza.
Netanyahu menghentikan gencatan senjata pada Maret lalu. Keputusan ini memperkecil peluang sandera kembali hidup.
Gelombang protes muncul dari kalangan militer. Surat terbuka dari unit angkatan udara menyebut perang hanya melayani kepentingan politik Netanyahu.
“Perang ini untuk kepentingan politik dan pribadi Netanyahu, bukan keamanan,” tulis anggota angkatan udara dalam surat mereka.
Protes serupa datang dari angkatan laut dan Mossad. Mereka menentang eskalasi perang yang dinilai tidak jelas tujuannya.
Awal bulan ini, ribuan warga Israel berdemo di luar Kementerian Pertahanan. Mereka menolak kebijakan Netanyahu memanggil 60.000 cadangan tambahan.
Menurut laporan dari Al Jazeera, lebih dari 52.000 warga Palestina tewas akibat serangan Israel di Gaza. Sebagian besar korban adalah perempuan dan anak-anak.
Kritik terhadap Netanyahu bukan hal baru. Ia dituduh memanfaatkan perang untuk mengalihkan perhatian dari kasus korupsi sejak 2019.
Netanyahu juga menghadapi tuduhan menerima suap dari Qatar. Negara Teluk itu membantah keras tuduhan tersebut.
Perang yang berkepanjangan dinilai menguntungkan Netanyahu. Ini mempertahankan koalisinya dengan partai-partai sayap kanan ekstrem.
Eskalasi terbaru Netanyahu, termasuk pendudukan wilayah Gaza, menuai keraguan. Banyak yang khawatir Israel terjebak dalam perang tanpa akhir.
“Saya tidak yakin mereka mampu menduduki wilayah itu,” kata Kolonel Seth Krummrich, mantan komandan Pasukan Khusus AS, kepada Al Jazeera. “Gaza akan menyedot banyak pasukan.”
Krummrich memperingatkan kekurangan cadangan militer. Ia menyebut perpecahan domestik akan merobek tatanan sosial Israel.
Banyak cadangan militer enggan bertugas. Mereka kelelahan akibat tugas berulang tanpa tujuan jelas.
