Laporan media Israel menyebut hanya 60 persen cadangan yang memenuhi panggilan tugas. Angka resmi diklaim lebih tinggi.
“Penolakan di kalangan cadangan terus meningkat,” kata juru bicara New Profile, organisasi pendukung penolak wajib militer. “Kebijakan pemerintah memicu lonjakan penolakan.”
Komunitas Haredi, yang dikecualikan dari wajib militer, juga jadi sorotan. Mahkamah Agung Israel menyebut pengecualian ini ilegal sejak Juni lalu.
Netanyahu bergantung pada dukungan Haredi untuk koalisinya. Ini mempersulit penerapan putusan Mahkamah Agung.
Perpecahan di Israel makin dalam. Konflik antara kesejahteraan sandera dan “kemenangan total” Netanyahu terus berlanjut.
“Perang memperdalam perpecahan yang sudah ada,” kata Yossi Mekelberg dari Chatham House kepada Al Jazeera. “Diskursus publik penuh dengan toksisitas.”
