Kajari Serang, Lulus Mustafa mengatakan pendatangan PKS merupakan program pimpinan sebagai tindak lanjut tujuannya pendekatan hukum, sehingga tidak semua kasus harus masuk ke pengadilan. Dimana ada program keadilan restorative merupakan kelanjutan dari Pasal 140 ayat 2 KUHAP. ”Setelah bisa Restorative Justice ada upaya kerja sosial untuk pelatihan atau mungkin konseling dengan tokoh agama sebagai fungsi dari tindak lanjut Restorative Justice,”ujarnya.
Dijelaskan Lulus, untuk kasus yang bisa di selesaikan dengan Restorative Justice ancaman pidana tidak lebih dari 5 tahuh, kerugian tidak lebih dari Rp2,5 juta dan belum pernah melakukan tindak pidana atau baru pertama kali dan di antara mereka mau berdamai melalui Kejari Serang untuik di fasilitasi. “Untuk kesempatan damai sendiri, berjanji tidak mengulangi lagi begitu selesai,”katanya.
Untuk di Serang, sebut Lulus, ada 2 rumah Restorative Justice baik di Kabupaten Serang dan Kota Serang. Berdasarkan petunjuk pimpinan, selain di rumah restorative justice atau Kantor Kejari Serang juga bisa dilakukan di tempat warga atau di tempat yang memungkinkan agar sama-sama tidak dipersulit dalam artian memudahkan.
“Jadi bisa dilakukan sekitaran rumah tinggal mereka. Jadi selain di rumah restorative justice, ada tindak lanjut di masing-masing desa untuk di sediakan rumah restorative justice agar memudahkan warga bisa hemat, dan efisien waktu,”ucapnya.
