GELUMPAI.ID — Pasca pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol yang berjanji untuk membubarkan Kementerian Kesetaraan Gender dan Keluarga, masa depan kementerian ini kini berada di ujung tanduk. Fokus kini beralih ke apa yang akan terjadi dengan peran dan fungsi kementerian tersebut.
Dengan pemilihan presiden yang semakin dekat, kementerian diperkirakan akan mengalami perubahan besar jika pemerintahan baru mulai berkuasa.
Upaya Yoon untuk membubarkan kementerian ini terlihat jelas dengan masih kosongnya posisi menteri selama berbulan-bulan.
Setelah Menteri Kim Hyun-sook mengundurkan diri akibat kritik keras atas penanganan Jambore Pemuda Dunia ke-25 pada 2023, Yoon tidak menunjuk pengganti, dan Wakil Menteri Shin Young-sook telah bertugas sebagai menteri sementara sejak saat itu.
Banyak yang menentang penghapusan kementerian ini dan mendesak pemerintah untuk mengakhiri kekosongan jabatan yang berkepanjangan dengan menunjuk menteri baru.
Pada 4 April lalu, Asosiasi Perempuan Korea yang Bersatu mengeluarkan pernyataan setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk memakzulkan Yoon. Mereka menyatakan bahwa mantan presiden tersebut secara konsisten mengabaikan hak-hak perempuan dan kesetaraan gender selama masa jabatannya.
Mereka juga mendesak pemerintah selanjutnya untuk memperkuat peran dan kekuasaan kementerian gender.
Di Majelis Nasional, anggota parlemen dari Partai Demokrat Korea (DPK) menyampaikan kekhawatiran mereka saat audit kementerian tahun lalu. Mereka mengkritik lamanya kekosongan jabatan menteri dan mempertanyakan bagaimana kebijakan gender bisa efektif tanpa adanya menteri yang memimpin.
Bahkan anggota parlemen dari Partai People Power (PPP), yang mendukung Yoon selama masa pemerintahannya, mengakui perlunya mengisi kekosongan tersebut.
Komite Kesetaraan Gender dan Keluarga Majelis Nasional menyatakan penyesalan karena harus melakukan audit tanpa adanya menteri di jabatan tersebut.
Pada Juni lalu, Komite Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan PBB (CEDAW) juga mendesak Korea untuk menarik kembali rancangan undang-undang yang berusaha membubarkan kementerian ini, segera menunjuk menteri, dan memastikan bahwa fungsi inti kementerian tetap terjaga, apapun perubahan pemerintah yang terjadi.
