Khaleda Zia Dibebaskan, Jalan Terbuka Menuju Pemilu Bangladesh
GELUMPAI.ID – Pada hari Rabu, Mahkamah Agung Bangladesh membebaskan mantan Perdana Menteri Khaleda Zia dalam kasus korupsi yang terjadi pada 2008. Keputusan ini membuka peluang bagi pemimpin yang tengah sakit tersebut untuk ikut serta dalam pemilihan umum parlemen di Bangladesh yang sedang dilanda gejolak politik.
Keputusan ini menjadi kemenangan hukum terbaru bagi Khaleda Zia dan keluarganya, yang telah menjadi salah satu kelompok dominan dalam politik negara tersebut. Panel yang dipimpin oleh Ketua Hakim Syed Refaat Ahmed membebaskan Khaleda, putranya Tarique Rahman, dan sejumlah individu lainnya, membatalkan hukuman penjara yang dijatuhkan oleh pengadilan tinggi pada 2018.
Pada masa itu, Bangladesh dipimpin oleh rival Khaleda, Sheikh Hasina, yang akhirnya terpaksa mengundurkan diri pada bulan Agustus setelah gelombang protes besar-besaran memaksanya melarikan diri ke India. Kasus ini berawal dari tuduhan pencurian dana 21 juta taka (sekitar $173.000) yang berasal dari sumbangan asing untuk yayasan panti asuhan yang didirikan saat Khaleda menjabat sebagai Perdana Menteri dari 2001 hingga 2006.
“Kasus ini begitu buruk, hingga mereka yang mengajukan banding maupun yang tidak dapat banding, semuanya dibebaskan,” kata pengacara pembela, Zainul Abedin, setelah putusan diumumkan.
Dikutip dari Reuters, pada bulan November lalu, Khaleda, yang kini berusia 79 tahun, juga dibebaskan dalam kasus korupsi lainnya, di mana ia dituduh menyalahgunakan dana sebesar 31,5 juta taka dari yayasan lain pada tahun 2005.
Seiring dengan masalah kesehatannya yang melibatkan sirosis hati dan gangguan jantung, minggu lalu, Khaleda terbang ke London untuk mendapatkan perawatan. Bulan lalu, pengadilan tinggi juga membebaskan Rahman dan sejumlah orang lainnya dari tuduhan serangan granat pada sebuah acara yang dihadiri oleh Hasina pada 2004. Rahman, yang kini menjabat sebagai Ketua sementara Partai Nasionalis Bangladesh (BNP), telah tinggal di pengasingan di London.
Sejak Agustus, Bangladesh dikuasai oleh pemerintah sementara yang dipimpin oleh peraih Hadiah Nobel Perdamaian, Muhammad Yunus. BNP telah menyerukan agar pemilu dilaksanakan sebelum Agustus untuk kepentingan negara, dengan alasan semakin meningkatnya ketidakstabilan politik dan ekonomi.
Tinggalkan Komentar