Entertainment News

Konser Batal & Drama Politik Korea Selatan, Lee Seung-hwan Gugat Pemkot Gumi

GELUMPAI.ID – Drama politik Korea Selatan semakin memanas! Kali ini, konser penyanyi senior Lee Seung-hwan yang rencananya digelar di Pusat Seni dan Budaya Gumi pada Hari Natal harus batal dengan alasan “masalah keamanan.”

Pembatalan ini diumumkan langsung oleh Wali Kota Gumi, Kim Jang-ho, yang menyebut potensi konflik fisik antara pengunjung konser dan kelompok sayap kanan konservatif sebagai alasan utama.

“Keputusan ini diambil karena masalah keamanan,” ujar Kim Jang-ho dalam pernyataan resmi, Senin (23/12), seperti dilansir Korea JoongAng Daily.

Kelompok sayap kanan diketahui menggelar aksi unjuk rasa di sekitar Balai Kota Gumi, mendesak pembatalan konser setelah Lee Seung-hwan menyuarakan dukungannya terhadap pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol.


Lee Seung-hwan Tidak Tinggal Diam!

Tidak terima dengan pembatalan ini, Lee Seung-hwan angkat bicara. Dalam unggahan media sosialnya, ia mengecam keputusan tersebut dan mengancam akan membawa kasus ini ke jalur hukum.

“Saya berencana mengambil tindakan hukum terhadap Kota Gumi,” tulis Lee. Ia juga menegaskan bahwa konsekuensi hukum dan finansial dari pembatalan yang dianggapnya “tidak adil” ini seharusnya ditanggung oleh pihak yang bertanggung jawab, bukan oleh warga melalui pajak mereka.


Artis Lain Ikut Kena Imbas

Lee Seung-hwan bukan satu-satunya selebriti yang terseret drama politik ini. Sebelumnya, solois IU juga menghadapi reaksi keras. Pendukung Presiden Yoon memboikot produk yang diiklankan oleh IU, seperti Hite Jinro, Pepsi, dan Woori Bank. Bahkan, IU dilaporkan telah membayar makanan di restoran sekitar Majelis Nasional untuk mendukung demonstran pemakzulan Yoon pada 14 Desember lalu.

Tak hanya IU, grup NewJeans hingga Yuri SNSD juga kena imbasnya. Mereka bahkan dilaporkan ke CIA oleh pendukung Yoon untuk mencegah mereka masuk ke Amerika Serikat!

Langkah ekstrem ini muncul setelah Majelis Nasional meloloskan mosi pemakzulan terhadap Presiden Yoon pada rapat pleno di Seoul, 14 Desember.

Artikel Terkait

Tinggalkan Komentar