GELUMPAI.ID – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, melakukan kunjungan kerja bersama anggota Komisi X DPR RI, Ferdiansyah, ke sejumlah sekolah yang berada di pondok pesantren di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Mengawali kunjungan kerjanya, Menteri Mu’ti meninjau dan melakukan dialog di Pesantren Amanah Muhammadiyah.
“Kehadiran saya di sini ingin memberi semangat dan motivasi kepada seluruh santri. Melihat semangat kalian, saya optimis generasi emas Indonesia 2045 dapat kita capai dengan baik,” ungkap Mendikdasmen, Abdul Mu’ti, di Tasikmalaya, Minggu (23/2).
Pada kesempatan itu, Menteri Mu’ti juga memberikan pesan motivasi kepada seluruh santri. Ia menyebut, untuk menggapai masa depan gemilang diperlukan pendidikan karakter yang kuat dan akhlak yang mulia.
“Sejatinya substansi penyelenggaraan pendidikan adalah untuk membentuk karakter dan budaya bangsa, yang pondasinya adalah ilmu. Oleh karena itu, sangat penting untuk kita semua menjalankan proses pembelajaran dengan mengedepankan pendidikan karakter,” ujar Menteri Mu’ti.
Pada sesi dialog dengan para santri, Pelaksana tugas (Plt.) Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan (BSKAP), Toni Toharudin, merespon pertanyaan para santri terkait dengan pelaksanaan ujian nasional. Ia menjelaskan bahwa Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menginisiasi pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) sebagai pengganti ujian nasional.
“TKA akan diberlakukan pada tahun ini untuk kelas 12 SMA/SMK. Kami juga sudah bersinergi dengan Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri bahwa TKA ini akan menjadi indikator penilaian jalur prestasi,” papar Toni.
Selain itu, Toni menambahkan bahwa TKA sifatnya tidak wajib dan bukan menjadi sebuah penilaian standar kelulusan. “TKA ini juga akan menjadi berbagai indikator untuk masuk dari SD ke SMP dan SMP ke SMA. Untuk pelaksanaan TKA SD dan SMP akan mulai dilakukan pada tahun depan,” ucapnya.
Selanjutnya, Anggota Komisi X DPR RI, Ferdiansyah, turut merespon pertanyaan dari salah satu santriwati terkait kelanjutan Program Indonesia Pintar (PIP). Ia menjelaskan, Komisi X DPR RI terus mendorong pemerintah untuk terus melanjutkan beasiswa PIP di tengah situasi efisiensi anggaran.
