GELUMPAI.ID — Lebanon menghadapi tantangan besar untuk merekonstruksi infrastruktur pasca-14 bulan perang dengan Israel. Estimasi Bank Dunia menyebut biaya rekonstruksi mencapai $11 miliar.
Sekitar 163.000 rumah atau 10 persen dari total hunian di Lebanon rusak atau hancur. Infrastruktur senilai lebih dari $1 miliar juga terdampak.
Perang meninggalkan lebih dari 4.000 korban jiwa. Wilayah selatan, timur, dan pinggiran selatan Beirut, basis pendukung Hizbullah, menjadi yang terparah.
Pemerintah Lebanon yang baru terbentuk pada Februari mengandalkan bantuan asing, seperti pada rekonstruksi pasca-perang 2006. Namun, bantuan kali ini datang lebih lambat.
Investor asing, termasuk Amerika Serikat, mensyaratkan pelucutan senjata Hizbullah. Kelompok ini melemah pasca-perang, meski masih mendapat dukungan sebagian rakyat.
Menurut laporan dari Al Jazeera, kepercayaan investor merosot akibat korupsi di masa lalu. Politisi Lebanon kerap menyalurkan dana proyek ke pengusaha yang terhubung secara politik.
Studi The Policy Initiative 2022 mengungkap perusahaan terafiliasi politik menaikkan harga kontrak hingga 35 persen antara 2008-2018. Hanya 5 persen tender diawasi Badan Tender Pusat.
Khalil Gebara, ekonom dan eks-konsultan Bank Dunia, mengatakan investor menghentikan transfer dana ke otoritas nasional sejak ledakan pelabuhan Beirut 2020. “Mereka tidak percaya mekanisme nasional,” katanya.
Lebanon meloloskan reformasi pengadaan publik pada 2021, menyatukan sektor publik dalam satu kerangka. Namun, implementasi tersendat karena minimnya staf regulator.
Jean Ellieh, presiden Otoritas Pengadaan Publik (PPA), mengakui keterbatasan logistik untuk merekrut staf. “Kami akan bekerja dengan tekad, apa pun keterbatasannya,” ujarnya!
PPA hanya memiliki satu anggota dan lima staf untuk mengawasi 1.400 badan pengadaan. Badan penanganan keluhan yang dijanjikan juga belum terbentuk.
Wassim Maktabi, ekonom, memperingatkan rekonstruksi berisiko menjadi ladang korupsi baru. Perusahaan besar dengan koneksi politik masih mendominasi kontrak.
