GELUMPAI.ID — Ledakan besar mengguncang Port Sudan, kota pelabuhan utama Sudan, selama tiga hari berturut-turut. Kebakaran hebat menyusul akibat serangan dalam perang antara militer Sudan dan pasukan paramiliter RSF.
Asap hitam membumbung dari area pelabuhan utama pada Selasa. Serangan menyasar kota yang menjadi tempat berlindung ratusan ribu pengungsi.
Hiba Morgan, jurnalis Al Jazeera, melaporkan dari Khartoum bahwa drone RSF menghantam beberapa lokasi strategis. Sasaran termasuk depot bahan bakar, Bandara Internasional Port Sudan, pembangkit listrik, dan sebuah hotel.
“Warga menyebut drone RSF menyerang depot bahan bakar dan sekitar pelabuhan serta pangkalan udara,” ujar Morgan.
Perusahaan listrik nasional mengonfirmasi drone menghantam gardu induk utama. Akibatnya, kota mengalami pemadaman listrik total.
Hotel yang diserang berlokasi dekat gedung pemerintahan, termasuk kediaman resmi kepala angkatan bersenjata Sudan, Abdel Fattah al-Burhan. “Warga sipil dievakuasi dari bandara dan hotel,” kata Morgan!
Menurut laporan dari Al Jazeera, banyak warga panik mencari tempat aman. Port Sudan selama ini menjadi tempat berlindung bagi pengungsi perang.
Konflik ini telah menciptakan krisis kemanusiaan terburuk di dunia. Serangan di Port Sudan diperkirakan memperparah situasi.
Serangan dimulai sejak Minggu, menandai eskalasi tajam di kota yang sebelumnya terhindar dari pertempuran. Drone menyerang pangkalan militer dekat bandara internasional.
Pada Senin, depot bahan bakar kembali menjadi sasaran. Sumber militer menyalahkan RSF atas serangan tersebut.
Militer Sudan mengklaim menghancurkan pesawat dan depot senjata RSF di bandara Nyala sebelum serangan di Port Sudan. RSF tidak mengklaim tanggung jawab.
Morgan menjelaskan militer Sudan sempat unggul, menguasai Khartoum dan sebagian besar wilayah negara. “Serangan RSF ini untuk menyeimbangkan situasi,” ungkapnya.
Serangan minggu ini menuai kecaman dari Mesir dan Arab Saudi. PBB juga menyatakan keprihatinan atas eskalasi kekerasan.
Perang antara militer Sudan dan RSF meletus pada April 2023. Konflik dipicu oleh perselisihan soal transisi ke pemerintahan sipil.
