Aji juga membeberkan tekanan fiskal menjadi tantangan paling serius usai memasuki tahun kedua pemerintahan Budi-Agis. Ia mengungkap, Pemerintah pusat memangkas Dana Alokasi Umum (DAU) Kota Serang sebesar Rp186 miliar untuk tahun anggaran 2026.
“Pemangkasan ini dinilai signifikan, mengingat total APBD Kota Serang hanya berkisar Rp1,5 triliun,” katanya.
Berdasarkan kajiannya, Aji menyebut Walikota Serang sebelumnya mengakui dalam Musrenbang RKPD 2026 bahwa tidak seluruh 13 program unggulan yang dijanjikan dalam kampanye dan tertuang dalam RPJMD dapat direalisasikan sesuai target. Disampaikan olehnya, hal ini juga Sekretaris Daerah Kota Serang, Nanang Saefudin, yang menyebut pemerintah akan memprioritaskan program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, seperti pembangunan Alun-Alun, Serang Cerdas, dan Seragam Gratis.
“Kondisi ini menempatkan Walikota pada dilema yang tidak mudah, mempertahankan seluruh janji kampanye di tengah keterbatasan fiskal yang akut, atau melakukan penajaman prioritas yang berisiko menuai kekecewaan publik,” kata Aji.
LMND Kota Serang mendorong dua agenda strategis sebagai jalan keluar. Pertama, reformasi pajak daerah secara menyeluruh untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), termasuk dari pajak bumi dan bangunan, pajak reklame, pajak hotel dan restoran, serta retribusi perizinan.
Kedua, pemberdayaan UMKM yang dibangun sebagai ekosistem utuh, bukan program sporadis. Mulai dari kewajiban ritel modern menyerap produk lokal, kemudahan akses permodalan, digitalisasi usaha, hingga pembangunan sentra UMKM representatif di setiap kecamatan.
“Kemandirian fiskal dan keberdayaan ekonomi rakyat adalah dua sisi mata uang yang sama. Tanpa keduanya, pembangunan infrastruktur sebagus apapun hanya akan menjadi etalase yang memukau secara visual namun kosong dari dampak nyata bagi ratusan ribu warga Kota Serang yang masih menunggu janji kesejahteraan itu ditepati,” tandas Aji.
