Sementara untuk postur anggaran tahun 2026 yang tercantum pada draf RPJMD yaitu Pendapatan Daerah sebesar Rp1.287.982.543.002, dengan rincian PAD sebesar Rp413.723.485.484 dan Pendapatan Transfer sebesar Rp874.259.057.518.
Untuk pos Belanja Daerah diproyeksikan sebesar Rp1.275.482.543.002, dengan rincian Belanja Operasi senilai Rp1.112.682.753.352, Belanja Modal senilai Rp155.299.789.650 dan Belanja Tidak Terduga senilai Rp7,5 miliar. Sedangkan untuk pos Pembiayaan, tercatat senilai Rp12,5 miliar pada pengeluaran pembiayaan.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, perubahan signifikan pada postur anggaran tersebut terjadi karena masuknya proyek pembangunan fisik seperti pembangunan Pasar Rau, Pasar Lama dan sejumlah pembangunan fisik lainnya di tahun 2026.
Hal itu terlihat dari melonjaknya dua kali lipat belanja modal pada tahun 2026. Dari informasi internal, untuk menutupi lonjakan anggaran itu, Pemkot Serang akhirnya berencana mengambil utang dari bank senilai Rp145 miliar.
Utang atau pinjaman daerah itu disebut akan diambil antara dari Bank Banten maupun bjb, dengan bunga yang diperkirakan mencapai 9 persen per tahunnya.
Jika dihitung, nilai yang harus dibayarkan oleh Pemkot Serang pada akhir periode Walikota dan Wakil Walikota Serang saat ini sebesar Rp184.150.000.000, dengan nilai bunga sebesar Rp39.150.000.000.
Kepala Bappeda Kota Serang, Ina Linawati, membenarkan bahwa perencanaan untuk melakukan pinjaman memang telah masuk ke dalam RPJMD 2025-2029 yang telah disetujui.
“Itu kebijakan pembiayaan saja. Pembiayaan itu untuk membiayai program-program strategis, bisa melalui pinjaman daerah. Kalau ini secara umum sudah kami masukkan ke dokumen perencanaan,” ujarnya.
Menurutnya, pengambilan pinjaman daerah itu rencananya akan dieksekusi pada tahun anggaran 2026 mendatang. Akan tetapi, hal tersebut baru sekadar rencana saja, belum tentu akan benar-benar direalisasikan.
“Belum ada teknis, baru bicara konteks secara umum bahwa pembangunan strategis itu bisa melalui pinjaman daerah,” ungkapnya.
