GELUMPAI.ID — Menteri Kehakiman Palestina, Sharhabeel al-Zaeem, menepis kabar bahwa Amerika Serikat berencana membentuk administrasi sementara di Gaza pasca-konflik. Ia menegaskan isu ini tidak berdasar.
Otoritas Palestina belum menerima proposal resmi dari AS atau pihak lain terkait tata kelola Gaza. Al-Zaeem menyebut pihaknya tidak mempedulikan laporan tersebut.
“Akankah ada warga Palestina, atau siapa pun keturunan Palestina, yang rela diperintah di Gaza oleh seseorang yang dibawa dengan tank Amerika atau Israel?” ujar al-Zaeem. Pernyataan ini mencerminkan kekhawatiran soal legitimasi pemerintahan yang dipaksakan.
Mengutip laman Middle East Monitor, kabar ini muncul dari laporan media Barat, termasuk Reuters, yang menyebut AS dan Israel membahas kemungkinan Washington memimpin administrasi sementara di Gaza. Administrasi ini disebut akan melibatkan teknokrat Palestina, tanpa Hamas maupun Otoritas Palestina.
Al-Zaeem menegaskan prioritas Otoritas Palestina saat ini adalah menghentikan serangan Israel di Gaza. Konflik ini telah menewaskan lebih dari 52.000 warga Palestina dan melukai 118.000 lainnya, menurut Kementerian Kesehatan Palestina.
Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan Gaza kini dilanda kelaparan parah. Krisis kemanusiaan semakin memburuk di tengah pertempuran yang terus berlangsung.
Usulan administrasi sementara oleh AS menuai kritik keras. Sebagian pengamat menilai rencana ini mirip intervensi AS di masa lalu, seperti di Irak pada 2003.
Menurut laporan, rencana ini berpotensi dianggap sebagai pendudukan. Hal ini dinilai sulit menciptakan tata kelola yang stabil di Gaza.
Otoritas Palestina tetap menolak pemerintahan yang dipaksakan dari luar. Mereka mendorong solusi yang menghormati hak dan kehendak rakyat Palestina.
