GELUMPAI.ID — Rencana Israel untuk mengevakuasi warga Palestina dari Gaza dinilai sebagai pemindahan paksa yang melanggar hukum. Menteri luar negeri Norwegia dan Islandia menyebut langkah ini akan memicu lebih banyak kekerasan.
Keduanya tergabung dalam kelompok negara Eropa Barat, termasuk Irlandia, Spanyol, Slovenia, dan Luksemburg. Mereka mengutuk rencana Israel untuk meningkatkan operasi militer di Gaza guna menyingkirkan Hamas.
Kabinet Keamanan Israel menyetujui rencana yang mencakup penguasaan Gaza. Rencana ini juga mengatur kontrol terhadap bantuan kemanusiaan, yang telah diblokir sejak Maret.
“Kami terkejut dengan rencana kabinet keamanan Israel untuk memperkuat kampanye militer di Gaza,” kata Espen Barth Eide, Menlu Norwegia. “Ini akan menjadi pemindahan paksa warga Palestina, yang jelas melanggar hukum internasional.”
Pemindahan paksa ini, menurut Eide, akan melemahkan harapan berdirinya negara Palestina. “Ini resep untuk lebih banyak pertumpahan darah,” tambahnya.
Islandia, negara Eropa Barat pertama yang mengakui Palestina pada 2011, menyerukan Israel mengizinkan bantuan kemanusiaan masuk. “Gencatan senjata dan pembebasan semua sandera tanpa syarat sangat mendesak,” ujar Thorgerdur Katrin Gunnarsdottir, Menlu Islandia.
Menurut laporan dari Jerusalem Post, AS dan Israel membahas kemungkinan Washington memimpin administrasi sementara pasca-perang di Gaza. Model administrasi AS di Irak pasca-2003 disebut sebagai referensi.
Norwegia, yang memfasilitasi perundingan Israel-PLO pada 1992-1993, kini mendukung upaya Arab untuk rencana pasca-perang Gaza. Eide menekankan pentingnya pemerintahan Palestina yang mengelola Gaza dan Tepi Barat.
“Pemerintahan yang dibentuk AS di Irak bukan ide yang sukses,” kata Eide. “Itu tidak berhasil.”
Pemerintahan Palestina, bukan Hamas, harus memimpin Gaza, menurut Eide. “Kami membutuhkan solusi yang mendukung perdamaian jangka panjang,” pungkasnya.
