GELUMPAI.ID — Menteri Pertahanan Korea yang menjabat sementara, Kim Seon-ho, diperkirakan akan absen dari Shangri-La Dialogue yang berlangsung di Singapura pada akhir Mei mendatang.
Keputusan ini dikhawatirkan dapat melemahkan suara Korea dalam diskusi keamanan regional di tengah kekosongan kepemimpinan yang berkepanjangan.
Menurut Kementerian Pertahanan pada hari Jumat, ketidakhadiran Kim sedang dalam tinjauan karena waktunya yang berdekatan dengan pemilihan presiden mendatang pada 3 Juni, yang dipicu oleh pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol atas deklarasi darurat militer.
“Melihat situasi domestik dan internasional saat itu, lebih tepat jika menteri sementara tetap berada di dalam negeri,” ujar seorang pejabat kementerian, menambahkan bahwa keputusan akhir belum dibuat.
Shangri-La Dialogue merupakan forum internasional penting yang mengumpulkan para kepala pertahanan dari Amerika Serikat, China, Jepang, serta negara-negara di kawasan Indo-Pasifik dan Eropa. Korea telah ikut serta setiap tahun sejak forum ini dimulai pada 2002, biasanya diwakili oleh menteri pertahanannya.
Jika Kim tidak hadir, Cho Chang-rae, Wakil Menteri Kebijakan Pertahanan dan pejabat No. 3 di kementerian, diharapkan menggantikan posisinya.
Namun, peringkat Cho yang lebih rendah mungkin membatasi peluang untuk pertemuan bilateral, karena sebagian besar delegasi akan dipimpin oleh menteri tinggi.
Kehadiran Kim yang kemungkinan terlewat ini datang di saat yang sensitif, karena Seoul semakin terpinggirkan dalam pembicaraan keamanan regional sementara administrasi Donald Trump di AS mulai merumuskan strategi Indo-Pasifiknya.
Pada Maret lalu, Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth secara mencolok tidak memasukkan Seoul dalam rencana perjalanannya ke Asia di tengah krisis pemakzulan Korea. Sebagai hasilnya, Shangri-La Dialogue yang akan datang telah dinantikan sebagai kesempatan pertama bagi Kim dan Hegseth untuk bertemu langsung.
“Kehadiran Korea di forum internasional seperti ini sangat penting, terutama karena kredibilitas dan suaranya telah berkurang setelah kegagalan darurat militer,” kata seorang analis keamanan di lembaga think tank milik negara yang enggan disebutkan namanya.
